Tito menyebut, gaji kepala daerah hanya berkisar Rp 6 juta per bulan. Meski terdapat berbagai tunjangan, nilainya masih jauh dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan hingga kampanye.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, membuka secara resmi kegiatan Monitoring Meja dalam rangka evaluasi perencanaan dan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembanguna
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan komitmen seluruh panitia agar setiap tahapan persiapan dapat berjalan dengan baik, terarah, dan tepat waktu. Seluruh bidang diminta segera menyusun rencana kerja, men
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan bahwa akurasi data serta tahapan perencanaan yang sistematis menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana Otsus.
Selama satu tahun kepemimpinan sosok pasangan berkharismatik ini, Pemerintah Kabupaten Tolikara mencatatkan capaian signifikan. Melalui visi pembangunan "Tolikara RAMAH", pemerintah daerah berhasil melakukan akselerasi p
agu dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Kabupaten Mimika tahun 2026 sebesar Rp196.135.662.000. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Yohana Paliling, menjelaskan
Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan Aksi 1, yaitu analisis situasi, yang melibatkan seluruh perangkat daerah, distrik, serta Puskesmas. Pada tahap ini, seluruh pihak diminta memetakan berbagai permasal
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggi, menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan aset daerah, khususnya di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota.
Saat berada di luar, ia melihat ada kepulan asap yang keluar dari atap bagian depan kantor. Dengan cepat ia lalu menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika guna mengerahkan tim Pemadam
Yohana menambahkan, padahal ditargetkan sampai dengan bulan ini sudah seharusnya mencapai 60 persen. "Tapi kalau kita lihat OPD teknis seperti Dishub dan PUPR yang fisiknya besar, sekarang mereka masih proses tender ada
Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Tolikara, Yotam Wonda, SH, M.Si, didampingi Sekretaris Daerah, Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos, MA, serta Kepala Bappeda Tolikara, Elisabet Y. Flassy, SE, MM. Dalam Forum ini dihadiri oleh s
Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, Musrembang tersebut merupakan satu tahapan yang harus dilakukan, mulai dari musrembang distrik, musrembang kabupaten hingga musrembang provinsi.
Yohana mengatakan, dana Otonomi Khusus cukup ketat penyalurannya. Bahkan, syarat salur untuk dana otsus pun sangat tidaklah mudah. Yohana menerangkan, syarat salur yang pertama adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pen
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika ini dilaksanakan untuk menilai
Laporan dari BPKAD, ada 212 Program, 406 kegiatan dan 1104 sub kegiatan secara fisik tahun 2025 di Pemerintah Kota Jayapura. Dimana Secara fisik sudah mencapai 23,2% dan realisasi keuangan mencapai 14,40% dari total ang
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, Chris Wasanggai mengatakan, pihaknya telah berupaya mengelola kembali aset-aset tersebut. Diakuinya, seperti halnya kendaraan yang masih di
  Dalam forum tersebut, Muru Wonda menyampaikan sejumlah catatan penting terkait peran pemuda dalam pembangunan. Ia mendorong Dinas Kesbangpol untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP
 Diakuinya, Jika APBD Kabupaten Jayapura seperti DKI Jakarta, tidak masalah untuk menampung semua usulan. "Karena APBD kita saja seperti ini yang mana 95 persen bersumber dari transferan pusat sudah jelas tidak dapat mengcover semua usulan yang ada," terangnya.
 Menurut Amos, proyek perbaikan talud tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam program kerja induk. Namun, hingga saat ini DPA untuk proyek tersebut belum diterima oleh Dinas PUPR. Meskipun demikian, Amos berharap pekerjaan perbaikan dapat segera dilakukan mengingat lokasi longsor tersebut berada pada daerah vital.
  Djoni Naa menambahkan, pendataan OAP ini bertujuan untuk menghasilkan data OAP yang berkualitas dan sedetail mungkin atau akurat untuk kepentingan pembangunan Kota Jayapura khususnya yang berbasis masyarakat OAP.
  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa berharap pelaksanaan Musrenbang Otsus tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada visi misi atau program prioritas walikota dan wakil walikota Jayapura terpilih.
"Untuk membayar utang tersebut maka kami melakukan pinjaman sebesar Rp 74 miliar, yang mana pembayaran akan kami lakukan baik itu cepat atau lambat, kami tidak mungkin lalai membayar tanggung jawab kami, " katanya kepada Cenderawasih Pos
"Realisasi APBD ini menciptakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memastikan anggaran untuk pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, " katanya.
  Artinya saat ini masih banyak pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Sangat ironis, dimana warga mampu membeli kendaraan bermotor, namun tidak mau memenuhi kewajiban membayar pajak.
Hal yang dilakukan Bappeda Kabupaten Jayapura dalam penurunan angka stunting antara lain, melalui Program 1000 Hari Pertama Kehidupan, Fokus pada pemberian gizi yang cukup bagi ibu hamil dan anak-anak, Pemberian Makanan Tambahan Bergizi, Menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Pengawasan Kesehatan Ibu dan Anak, Meningkatkan akses ke layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Pendidikan Gizi, memberikan edukasi gizi kepada masyarakat.
  Khusus untuk retribusi persampahan itu, sejauh ini masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan. Misalnya sebelumnya, di APBD induk 2024 ditargetkan Rp 15 Miliar kemudian di APBD Perubahan turun menjadi Rp 6 miliar. Namun hingga menjelang akhir tahun ini capaian retribusi sampah rumah tangga ini baru 2% atau sebesar Rp 43 juta.
Akibat kinerja Bappeda Papua yang belum maksimal itu, Walilo mengaku pihaknya belum bisa menyampaikan terkait dengan monitoring capaian realisasi fisik dan penyerapan anggaran.
