Tuesday, March 11, 2025
23.7 C
Jayapura

Ada 16 Potensi Retribusi PAD di PPI Hamadi

JAYAPURA – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua mulai menertibkan pungutan retribusi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi. Sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

  Plt Kepala Bappenda Papua, Yosefina Fransina Way mengatakan, dengan pengelolaan yang lebih baik, aset pemerintah dapat mendatangkan PAD yang signifikan.

“Dengan adanya efisiensi anggaran, membuat kami bersama OPD penghasil retribusi harus bekerja maksimal dalam memanfaatkan aset yang ada,” kata Yosefina didampingi Sekretaris Dinas dan Plt Kepala Bidang Retribusi, Firdaus  Failus, kepada wartawan, Kamis (6/3).

   Yang mana salah satu contohnya adalah pengelolaan PPI Hamadi, yang memiliki potensi PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Kata Yosefina, PPI Hamadi memiliki 16 potensi retribusi PAD. Namun, pengelolaannya selama ini belum maksimal, salah satunya karena keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Oleh karena itu, sejak 1 Maret 2025, Bapenda mulai menarik retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat di kawasan tersebut.

Baca Juga :  Produk UMKM Mama Papua Semakin Berkembang

   “Sejak 1 Maret, kami mulai menarik retribusi parkir kendaraan masuk di PPI Hamadi. Dengan pendapatan per hari mencapai sekitar Rp 1 jutaan. Jika dikelola dengan optimal, PPI Hamadi bisa menyumbang PAD sebesar Rp 1 miliar per tahun,” jelasnya.

  Selain retribusi parkir, 16 potensi lain yang ada di PPI Hamadi di antaranya retribusi untuk SPBU mini, lapak penjualan, tempat pelelangan ikan, dan es batu. Pihaknya berharap, PPI Hamadi menjadi salah satu ikon besar potensi PAD di Papua.

   Bappenda mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil retribusi lebih produktif dalam mengelola aset daerah. “Mari bersama-sama meningkatkan PAD Papua dengan memanfaatkan aset yang ada, terutama yang di luar pajak kendaraan bermotor, karena potensi ini sangat besar,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pemprov Menunggu Hasil Keputusan yang Ditetapkan KPU

   Menurutnya, keberhasilan dalam mengelola aset akan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah dan pembangunan Papua di masa depan. “Perlunya dukungan 26 OPD penghasil retribusi untuk bekerjasama demi peningkatan PAD yang optimal,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua mulai menertibkan pungutan retribusi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi. Sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

  Plt Kepala Bappenda Papua, Yosefina Fransina Way mengatakan, dengan pengelolaan yang lebih baik, aset pemerintah dapat mendatangkan PAD yang signifikan.

“Dengan adanya efisiensi anggaran, membuat kami bersama OPD penghasil retribusi harus bekerja maksimal dalam memanfaatkan aset yang ada,” kata Yosefina didampingi Sekretaris Dinas dan Plt Kepala Bidang Retribusi, Firdaus  Failus, kepada wartawan, Kamis (6/3).

   Yang mana salah satu contohnya adalah pengelolaan PPI Hamadi, yang memiliki potensi PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Kata Yosefina, PPI Hamadi memiliki 16 potensi retribusi PAD. Namun, pengelolaannya selama ini belum maksimal, salah satunya karena keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Oleh karena itu, sejak 1 Maret 2025, Bapenda mulai menarik retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat di kawasan tersebut.

Baca Juga :  RS.Bhayangkara Siap Memberikan Pelayanan Prima 

   “Sejak 1 Maret, kami mulai menarik retribusi parkir kendaraan masuk di PPI Hamadi. Dengan pendapatan per hari mencapai sekitar Rp 1 jutaan. Jika dikelola dengan optimal, PPI Hamadi bisa menyumbang PAD sebesar Rp 1 miliar per tahun,” jelasnya.

  Selain retribusi parkir, 16 potensi lain yang ada di PPI Hamadi di antaranya retribusi untuk SPBU mini, lapak penjualan, tempat pelelangan ikan, dan es batu. Pihaknya berharap, PPI Hamadi menjadi salah satu ikon besar potensi PAD di Papua.

   Bappenda mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil retribusi lebih produktif dalam mengelola aset daerah. “Mari bersama-sama meningkatkan PAD Papua dengan memanfaatkan aset yang ada, terutama yang di luar pajak kendaraan bermotor, karena potensi ini sangat besar,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kampanye Dimulai, KPU Ingatkan Larangan yang Harus Ditaati 

   Menurutnya, keberhasilan dalam mengelola aset akan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah dan pembangunan Papua di masa depan. “Perlunya dukungan 26 OPD penghasil retribusi untuk bekerjasama demi peningkatan PAD yang optimal,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya