Final, Keputusan DPP NasDem Tidak Bisa diganggu Gugat
JAYAPURA-Mantan Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda meminta seluruh anggota DPR Papua yang baru dilantik untuk tidak lagi saling sikut. Saling menjatuhkan satu dengan yang lain hanya karena satu dua kepentingan.
Ia menyatakan bahwa saat ini yang terpenting adalah seluruh anggota bisa saling menyamakan persepsi dan menjalankan tugasnya sebagai perwakilan dari masing-masing rakyat. “Saya meminta seperti itu, jangan lagi saling menjatuhkan atau menjegal karena kita satu tujuan yang sama-sama menjaga rumah rakyat,” kata Yunus Wonda selaku Wakil Ketua II DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, melalui ponselnya pekan kemarin.
Yunus mengaku mengikuti semua dinamika yang terjadi di lembaga DPRP termasuk terkait soal sidang yang hampir batal lantaran miss komunikasi. Ia berpendapat bahwa bila masing-masing masih mempertahankan apa yang diinginkan maka akan menjadi cerita yang tak bagus.
Publik akan bertanya apa apa dan mengapa dan akhirnya lembaga yang malu. “Kita perlu pahami bahwa anggota DPR yang ada saat ini tugasnya menjaga rumah rakyat, seperti dikontrak untuk menjalankan aspirasi dan menjaga rumah rakyat. Saya pikir jangan sampai saling sikut dan akhirnya saling menjatuhkan. Harus meletakkan kepentingan rakyat di depan,” tuturnya.
Yunus Wonda yang merupakan salah satu politisi senior ini juga mengomentari bahwa pimpinan sementara juga perlu mengambil keputusan agar tak berdampak panjang. “Saya mengikuti terus dinamika yang terjadi tapi saya berfikir sebagai keluarga besar di DPR,” jelasnya.
Disinggung bahwa Partai Demokrat yang selama ini paling ngotot dan terus mempersoalkan soal proses saat ini, Yunus mengatakan ia melihat rekan-rekannya mempersoalkan karena sesuai aturan. “Sudah saya sampaikan juga ke teman-teman Demokrat bahwa tidak elok jika ribut. Jadi sekarang bagaimana mendukung semua agenda dewan agar bisa berjalan. Memang ada surat dari Mendagri untuk segera mengesahkan pimpinan definitif DPRP tapi teman-teman juga menggunakan aturan yang harus ada tatib lebih dulu,” bebernya.
“Saya pikir ada dua persepsi saja. Surat Mendagri adalah surat edaran dan yang teman-teman jalankan adalah undang-undang. Tapi intinya polemik ini harus dihentikan. Jangan lagi ada kelompok-kelompok. Perbedaan itu wajar tapi jangan membuat pecah,” tutupnya.
Adapun Partai NasDem sudah menetapkan jabatan ketua DPR Papua sementara saat ini dijabat oleh Jhon Banua Rouw. Namun hingga saat ini masih menjadi polemik dan perbincangan hangat dibanyak kalangan terutama dikalangan anggota DPRP itu sendiri. Bahkan, kondisi dikabarkan memengaruhi sejumlah pekerjaan dan tugas dewan pasca dilantik beberapa waktu lalu. Ini sehubungan dengan keberadaanya yang masih disangsikan sebagai orang asli Papua.
Ketua DPW Partai NasDem, Mathius AwoitauwSE,M.Si yang juga menjabat sebagai Bupati Jayapura angkat bicara menanggapi rumor tersebut. Kata dia, boleh-boleh saja orang memberi tanggapan beragam mengenai keputusan tersebut. Namun, keputusan DPP Partai NasDem selaku partai pemenang Pemilu sudah final dan itu tidak dapat diganggu gugat.
“Itukan internal di dalam DPR. Itukan tatib mereka dan, mereka punya aturan. Tapi untuk NasDem, keputusan sudah final,” tegas Mathius Awoitauw kepada wartawan di Sentani, Selasa (10/12).
Menurutnya DPW Partai NasDem tidak punya hak untuk mengintervensi terlalu jauh terkait dengan penetapan ketua DPR Papua yang mana keputusan itu diambil alih oleh DPP Partai NasDem selaku pemenang Pemilu. Dia mengaku sehubungan dengan itu pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan DPP NasDem. Namun dibalik itu kata dia, ada indikasi-indikasi muatan politik. “Ini banyak muatan politik, bukan sekedar itu saja. Orang sudah bawah ke mana-mana,” bebernya.
Disisi lain, apabila ketua DPR P ini tidak kunjung defenitif, justru akan berdampak pada tugas anggota dewan. Misalnya yang berkaitan dengan kebijakan anggota DPR Papua itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan menyoroti DPR. Lagi pula lanjut dia, pimpinan DPRP itu sifatnya kolektif kolegial. Untuk itu, menurut orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu berharap hal itu tidak perlu dipersoalkan lagi.
“Kalau persoalkan dia bukan orang Papua, coba kasih tunjuk dong punya kampung di luar Papua itu ada di mana ? Nda ada. Ke China mereka juga bingung, mereka hanya tahu di sini, Serui itu,” ungkapnya dengan nada heran.
Diapun menegaskan bahwa ada sejumlah kesalahan besar yang seharusnya dibicarakan oleh semua pihak termasuk di kalangan DPR. Terkait dengan itu, pihaknya telah melaksanakan rapat dengan seluruh anggota DPW NasDem termasuk dengan anggota DPRP.”Bahkan kita sudah sepakati, siapa anggota DPR yang keluar, kita sanksi,” tambahnya. (ade/roy/nat)
