Friday, February 21, 2025
31.7 C
Jayapura

Pj Gubernur Pertegas Harusnya Pendidikan Sudah Gratis

JAYAPURA – Beberapa daerah di tanah Papua, termasuk Kota Jayapura melakukan penolakan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo. Mirisnya, penolakan itu datang dari beberapa kalangan pelajar. Mereka justru mengiginkan pendidikan gratis dibanding MBG.

Menyikapi hal itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan MBG tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak setempat. “Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses kepada wartawan, Senin (17/2).

“Jika karena dia ikut-ikutan atau karena dipengaruhi orang lain (tolak MBG), maka orang yang mempengaruhi itu harus kita tanya,” sambung Ramses.

Baca Juga :  Surat Edaran Gubernur Terdapat 8 Poin Penting

Terlebih kata Ramses, program MBG sendiri belum dilakukan di Papua namun sudah ada yang melakukan penolakan.

“Provinsi Papua kan belum, kok tiba-tiba lakukan penolakan, makanya saya bilang ke wali kota untuk selesaikan dan konsepnya mau seperti apa,” imbuhnya.

“Namun intinya apa pun itu masih banyak masyarakat kita yang butuh (MBG), mungkin hanya sebagian kecil masyarakat yang (menolak) akibat tidak paham, atau dipengaruhi atau ada agenda apa di situ,” sambungnya.

Sementara itu, disinggung mereka demo MBG dan menginginkan pendidikan gratis. Disini, Gubernur Ramses menyampaikan bahwa harusnya pendidikan itu sudah harus gratis.

“Saya berharap penerimaan siswa baru tidak boleh menggunakan uang, nanti saya sampaikan itu ke wali kota dan bupati setempat,” ujarnya.

Baca Juga :  ULMWP Menyeruhkan Masyarakat Internasional Melihat Krisis Kemanusiaan di Papua

Begitu juga dengan anggaran, Gubernur Ramses menegaskan anggaran pendidikan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, khusunya SD hingga SMA.

“Nanti teknisnya saya tanyakan itu, sebab saya tidak langsung ke situ dan itu ditangani kabupaten/kota,” pungkasnya. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Beberapa daerah di tanah Papua, termasuk Kota Jayapura melakukan penolakan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo. Mirisnya, penolakan itu datang dari beberapa kalangan pelajar. Mereka justru mengiginkan pendidikan gratis dibanding MBG.

Menyikapi hal itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan MBG tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak setempat. “Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses kepada wartawan, Senin (17/2).

“Jika karena dia ikut-ikutan atau karena dipengaruhi orang lain (tolak MBG), maka orang yang mempengaruhi itu harus kita tanya,” sambung Ramses.

Baca Juga :  Surat Edaran Gubernur Terdapat 8 Poin Penting

Terlebih kata Ramses, program MBG sendiri belum dilakukan di Papua namun sudah ada yang melakukan penolakan.

“Provinsi Papua kan belum, kok tiba-tiba lakukan penolakan, makanya saya bilang ke wali kota untuk selesaikan dan konsepnya mau seperti apa,” imbuhnya.

“Namun intinya apa pun itu masih banyak masyarakat kita yang butuh (MBG), mungkin hanya sebagian kecil masyarakat yang (menolak) akibat tidak paham, atau dipengaruhi atau ada agenda apa di situ,” sambungnya.

Sementara itu, disinggung mereka demo MBG dan menginginkan pendidikan gratis. Disini, Gubernur Ramses menyampaikan bahwa harusnya pendidikan itu sudah harus gratis.

“Saya berharap penerimaan siswa baru tidak boleh menggunakan uang, nanti saya sampaikan itu ke wali kota dan bupati setempat,” ujarnya.

Baca Juga :  Komnas HAM Rekomendasikan Periksa Anggota yang Diduga Terlibat

Begitu juga dengan anggaran, Gubernur Ramses menegaskan anggaran pendidikan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, khusunya SD hingga SMA.

“Nanti teknisnya saya tanyakan itu, sebab saya tidak langsung ke situ dan itu ditangani kabupaten/kota,” pungkasnya. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/