Hindari Penggelembungan, Masyarakat Diminta Mengawal Hasil Suara Perlu
JAYAPURA– Salah satu Pengamat Kebijakan Publik Dr. Methodius Kossay, mengapresiasi atas pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Papua yang menurutnya hingga kini berjalan dengan baik. Namun diakui bahwa prosesnya masih membutuhkan pengawasan yang ketat baik dari penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu tetapi tapi juga masyarakat sebagai pengawas independen.
Pasalnya dikatakan pada masa-masa krusial dalam Pemilu terjadi saat proses pleno penghitungan suara di tingkat distrik atau kecamatan. Pada titik inilah persoalan perselisian suara ataupun yang biasa disebut pengelembungan suara pemilu bisa terjadi.
“Kita berharap Bawaslu ataupun masyarakat memantau proses pleno ditingkat PPD ini secara jeli dan independen sebab disinilah proses tersebut menjadi krusial pada Pemilu,” ujar Methodeus, Jumat (29/11).
Meskipun saat ini lanjut Methodius terjadi riakan-riakan kecil terkait hasil pilkada ataupun penyebaran informasi terkait kecurangan di berbagai TPS, namun ini diyakini tidak sebanding dengan poses Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 lalu yang secara terang terangan berbagai oknum memainkan proses demokrasi secara kasar.
“Selain karena Pemilu ini tidak diikuti banyak kandidat, tapi saya melihat bahwa masyarakat saat ini cukup aktif dalam mendukung proses demokrasi,” tuturnya. Ia berharap pilkada serentak di Provinsi Papua dapat berjalan lancar sampai pada penetapan calon terpilih di tingkat KPU Provinsi, sebab Papua merupakan roll model bagi provinsi lain di tanah Papua maka sudah tentu harus memberikan contoh yang terbaik untuk daerah lain terutama Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru pertama kali melaksanakan pemilu secara mandiri.
Pemilukada kata pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Penghubung Komisi Yudicial ini sejatinya bukan ajang untuk merusak persatuan tapi bagaimana masyarakat diberi kepercayaan untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani demi pembangunan daerahnya masing-masing. “Kalau untuk DOB memang ujian bagi penyelenggara, karena mereka baru pertama kali melakukan Pemilu tapi yang diharapkan masyarakat harus lebih cerdas dalam artian jangan gara-gara beda pilihan kita merusak persaudaraan,” tandasnya.
Dosen Ilmu Hukum Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Setkom) Semarang, itu juga menyarankan agar persoalan yang terjadi di daerah DOB khususnya di Kabupaten Puncak Jaya menjadi evaluasi bagi penyelenggara maupun aparat keamanan agar kedepannya lebih memaksimalkan sosialiasi maupun pengamanan kepada masyarakat sehingga hal serupa tidak tidak lagi terjadi dikemudian hari.
“Karena tidak bisa kita pungkiri, sebagai daerah yang baru melaksanakan pemilu pasti banyak hal yang harus kita hadapi, tapi ini tidak membuat penyelenggara lemah, justru dengan adanya pristiwa seperti di Kabupaten Puncak Jaya menjadi evaluasi untuk pemilu selanjutnya,” ujarnya.
Ia juga menyarankan kepada seluruh calon kepala daerah maupun tim pendukung, harus merefleksi diri sebab persoalan di dalam pemilukada hanya terjadi atas dasar keeogisan kandidat maupun tim pendukung. Jika hal ini tidak dievaluasi, maka akan berdampak banyak hal, yang tentunya merugikan pihak lain yang mungkin saja tidak punya kepentingan dalam proses demokrasi tersebut.
“Artinya jangan karena keegoan kita lalu korbankan masyarakat lain yang sama sekali tidak tau akan perosoalan awalnya seperti apa, jadi kedepanpemilu di DOB dapat berjalan lancar tanpa adanya pertumpahan darah,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
