JAYAPURA – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, baru saja melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)Â dalam kegiatan High Level Meeting (HLM)Â Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Tahun 2024.
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini memiliki beberapa manfaat, yaitu mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan, memudahkan pengawasan, mempercepat pelaksanaan pengadaan, pembelian, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah belanja produk dalam negeri dan sebagainya.
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise mengungkapkan, untuk perizinan kartu KKPD ini telah diberikan sejak 8 Oktober 2024 dan dalam pengurusan perizinan KKPD tidak semerta-merta dilakukan dengan mudah. Ada upaya dan komitmen yang telah dilakukan oleh semua jajaran dan direksi Bank Papua sehingga kartu KKPD Bank Papua ini dapat dilaunching pada Rabu (20/11) lalu.
“Dengan diluncurkannya KKPD kami sangat bangga, karena Bank Papua sebagai BPD pertama di wilayah Indonesia Timur, BPD kedua di Wilayah Sulampua, BPD keempat dari 27 BPD seluruh Indonesia dan Bank ketujuh dari seluruh Bank di Indonesia yang telah mendapat izin dari BI untuk menerbitkan kartu fisik KKPD atau KKI segmen pemerintah, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (19/11) kemarin.
Diakuinya, proses pengurusan butuh waktu karena produk KKPD atau KKI segmen pemerintah merupakan produk baru yang perlu pengujian teknis dan risiko yang mendalam dari Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran.
“Alasan Bank Papua menerbitkan KKPD atau KKI segmen pemerintah bertujuan untuk mendukung penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Permendagri 79/2022, ” jelasnya.
JAYAPURA – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, baru saja melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)Â dalam kegiatan High Level Meeting (HLM)Â Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Tahun 2024.
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini memiliki beberapa manfaat, yaitu mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan, memudahkan pengawasan, mempercepat pelaksanaan pengadaan, pembelian, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah belanja produk dalam negeri dan sebagainya.
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise mengungkapkan, untuk perizinan kartu KKPD ini telah diberikan sejak 8 Oktober 2024 dan dalam pengurusan perizinan KKPD tidak semerta-merta dilakukan dengan mudah. Ada upaya dan komitmen yang telah dilakukan oleh semua jajaran dan direksi Bank Papua sehingga kartu KKPD Bank Papua ini dapat dilaunching pada Rabu (20/11) lalu.
“Dengan diluncurkannya KKPD kami sangat bangga, karena Bank Papua sebagai BPD pertama di wilayah Indonesia Timur, BPD kedua di Wilayah Sulampua, BPD keempat dari 27 BPD seluruh Indonesia dan Bank ketujuh dari seluruh Bank di Indonesia yang telah mendapat izin dari BI untuk menerbitkan kartu fisik KKPD atau KKI segmen pemerintah, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (19/11) kemarin.
Diakuinya, proses pengurusan butuh waktu karena produk KKPD atau KKI segmen pemerintah merupakan produk baru yang perlu pengujian teknis dan risiko yang mendalam dari Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran.
“Alasan Bank Papua menerbitkan KKPD atau KKI segmen pemerintah bertujuan untuk mendukung penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Permendagri 79/2022, ” jelasnya.
