JAYAPURA – Persoalan pendidikan gratis yang muncul pada Pemilukada Walikota Jayapura 2024 ini mendapat banyak sanggahan. Dari empat kandidat, tiga diantaranya menyatakan bahwa hal tersebut mustahil dilakukan apabila melihat kekuatan APBD Kota.
Namun di sini Jhony Banua Rouw (JBR) dari Paslon 02 tetap meyakini pendidikan gratis ini bisa dilakukan. Ia menjelaskan bahwa semua paslon menyampaikan tidak mungkin dengan menanyakan soal, sumber dana dan apakah uang cukup atau tidak.
“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw kepada wartawan di Kotaraja, Sabtu (16/11).
Dijelaskan data Dapodik 2024 jumlah sekolah negeri dari SD hingga SMK totalnya ada 127 sekolah dengan jumlah siswa 36.676 siswa. Jumlah sekolah swasta SD-SMK totalnya 91 dan total siswa sebanyak 21.068 sehingga semua siswa berjumlah 57.744 siswa untuk SD hingga SMA baik negeri dan swasta.
Pihaknya sendiri sudah menghitung berapa kebutuhan setiap siswa. Data pusat dana BOS untuk SD yaitu Rp 1.090.000 sedangkan SMP Rp 1.134.000 dan SMA Rp 1.820.000 sedangkan SMK Rp 1.940.000 dan jika pusat membeberkan ini, menurut Jhony pemerintah juga sudah menghitung kebutuhan yang diperlukan.
Dari data ini kami bisa menyebut sudah ada 2 SD yang sudah berjalan secara gratis. Dua sekolah itu di APO Tugu dan juga di Moso. “Artinya ini bisa. Yang jadi pertanyaan adalah berapa anggaran yang dibutuhkan. Kami asumsi 1 siswa membutuhkan Rp 1,7 juta yang kami rata-ratakan maka totalnya sekitar Rp 98.164.800.000. Jumlah inilah yang dibutuhkan untuk mendorong sekolah gratis SD hingga SMK/SMK baik negeri maupun swasta,” beber Jhony. “Dan itu APBD kita cukup,bisa,” tambahnya.
JAYAPURA – Persoalan pendidikan gratis yang muncul pada Pemilukada Walikota Jayapura 2024 ini mendapat banyak sanggahan. Dari empat kandidat, tiga diantaranya menyatakan bahwa hal tersebut mustahil dilakukan apabila melihat kekuatan APBD Kota.
Namun di sini Jhony Banua Rouw (JBR) dari Paslon 02 tetap meyakini pendidikan gratis ini bisa dilakukan. Ia menjelaskan bahwa semua paslon menyampaikan tidak mungkin dengan menanyakan soal, sumber dana dan apakah uang cukup atau tidak.
“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw kepada wartawan di Kotaraja, Sabtu (16/11).
Dijelaskan data Dapodik 2024 jumlah sekolah negeri dari SD hingga SMK totalnya ada 127 sekolah dengan jumlah siswa 36.676 siswa. Jumlah sekolah swasta SD-SMK totalnya 91 dan total siswa sebanyak 21.068 sehingga semua siswa berjumlah 57.744 siswa untuk SD hingga SMA baik negeri dan swasta.
Pihaknya sendiri sudah menghitung berapa kebutuhan setiap siswa. Data pusat dana BOS untuk SD yaitu Rp 1.090.000 sedangkan SMP Rp 1.134.000 dan SMA Rp 1.820.000 sedangkan SMK Rp 1.940.000 dan jika pusat membeberkan ini, menurut Jhony pemerintah juga sudah menghitung kebutuhan yang diperlukan.
Dari data ini kami bisa menyebut sudah ada 2 SD yang sudah berjalan secara gratis. Dua sekolah itu di APO Tugu dan juga di Moso. “Artinya ini bisa. Yang jadi pertanyaan adalah berapa anggaran yang dibutuhkan. Kami asumsi 1 siswa membutuhkan Rp 1,7 juta yang kami rata-ratakan maka totalnya sekitar Rp 98.164.800.000. Jumlah inilah yang dibutuhkan untuk mendorong sekolah gratis SD hingga SMK/SMK baik negeri maupun swasta,” beber Jhony. “Dan itu APBD kita cukup,bisa,” tambahnya.
