Belum Ada Petunjuk Untuk Transmigrasi Nasional di Papua

SENTANI – Aksi penolakan dari sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat terkait program transmigrasi nasional di wilayah Indonesia ikut dikomentari Pemkab Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitouw mengaku, terkait program nasional transmigrasi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hinggankini belum ada petunjuk teknisnya. Itu berbeda dengan di daerah luar Papua.

Menurutnya, mendatangkan masyarakat untuk dilakukan transmigrasi nasional seperti program mantan Presiden RI Soeharto biasanya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dengan matang.   Diantaranya, daerah mana yang akan difokuskan untuk warga transmigrasi yang didatangkan, ada berapa Kepala Keluarga, apakah rumahnya sudah dibangunkan atau belum, lahannya sudah disiapkan atau belum dan warga transmigrasi yang didatangkan selama satu tahun akan ditanggung pemerintah untuk kebutuhan bahan pokoknya.

“Jadi harus dipersiapkan jauh – jauh hari. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dan petunjuk teknis karena butuh perencanaan yang matang  dan tidak asal-asalan,” beber Esau kepada Cenderawasih Pos, Senin (4/11). Selain itu untuk mendapatkan satu lokasi jika itu wilayah baru maka perlu dilakukan komunikasi, koordinasi terlebih dahulu dengan  pemilik hak ulayat serta masyarakat setempat apakah mau menerima atau tidak.

“Dan semua itu juga belum ada petunjuknya,” imbuh Esau. Lalu persoalan lahan lahan yang digunakan nantinya bermasalah atau tidak dikemudian hari, karena di Papua masih sangat tinggi nilai budaya dan hak ulayatnya. Tidak asal mendukung saja dan masyarakat menyerahkan lahan itu, tapi harus butuh pendekatan lainnya.

Oleh karena itu, dengan adanya aksi demo yang dilakukan kelompok mahasiswa maupun kelompok Ormas dan pihak lainnya, Esau berpendapat bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis sehingga besar kemungkinan memang tidak ada program transmigrasi nasional untuk di Papua. “Dan sebenarnya di Papua sudah tidak ada lagi tapi untuk luar Papua ada beberapa Provinsi di Indonesia yang masih mau,” ucapnya.

Dicontohnya Provinsi Sulawesi Tengah daerah Poso sudah ada beberapa ratus KK warga transmigrasi nasional yang didatangkan. Ini juga butuh komunikasi, koordinasi yang baik dengan masyarakat setempat sampai akhirnya ada persetujuan. 

“Saya pikir masyarakat juga tidak perlu panik, kalau belum ada petunjuk pusat lalu aturannya bagaimana dan warga transmigrasi mau di taruh dimana, kemudian selama di Papua siapa yang menjamin kebutuhan mereka dan lainnya,” paparnya.

Oleh karena itu, masyarakat juga harus bisa menelaah setiap  informasi yang diterima dan harus cerdas dalam membaca isi berita. Harus lebih sering mengupdate informasi baru disampaikan e yang lain. Meski demikian  diakui Esau untuk transmigrasi lokal masih bisa dilakukan di Papua. 

SENTANI – Aksi penolakan dari sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat terkait program transmigrasi nasional di wilayah Indonesia ikut dikomentari Pemkab Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitouw mengaku, terkait program nasional transmigrasi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hinggankini belum ada petunjuk teknisnya. Itu berbeda dengan di daerah luar Papua.

Menurutnya, mendatangkan masyarakat untuk dilakukan transmigrasi nasional seperti program mantan Presiden RI Soeharto biasanya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dengan matang.   Diantaranya, daerah mana yang akan difokuskan untuk warga transmigrasi yang didatangkan, ada berapa Kepala Keluarga, apakah rumahnya sudah dibangunkan atau belum, lahannya sudah disiapkan atau belum dan warga transmigrasi yang didatangkan selama satu tahun akan ditanggung pemerintah untuk kebutuhan bahan pokoknya.

“Jadi harus dipersiapkan jauh – jauh hari. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dan petunjuk teknis karena butuh perencanaan yang matang  dan tidak asal-asalan,” beber Esau kepada Cenderawasih Pos, Senin (4/11). Selain itu untuk mendapatkan satu lokasi jika itu wilayah baru maka perlu dilakukan komunikasi, koordinasi terlebih dahulu dengan  pemilik hak ulayat serta masyarakat setempat apakah mau menerima atau tidak.

“Dan semua itu juga belum ada petunjuknya,” imbuh Esau. Lalu persoalan lahan lahan yang digunakan nantinya bermasalah atau tidak dikemudian hari, karena di Papua masih sangat tinggi nilai budaya dan hak ulayatnya. Tidak asal mendukung saja dan masyarakat menyerahkan lahan itu, tapi harus butuh pendekatan lainnya.

Oleh karena itu, dengan adanya aksi demo yang dilakukan kelompok mahasiswa maupun kelompok Ormas dan pihak lainnya, Esau berpendapat bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis sehingga besar kemungkinan memang tidak ada program transmigrasi nasional untuk di Papua. “Dan sebenarnya di Papua sudah tidak ada lagi tapi untuk luar Papua ada beberapa Provinsi di Indonesia yang masih mau,” ucapnya.

Dicontohnya Provinsi Sulawesi Tengah daerah Poso sudah ada beberapa ratus KK warga transmigrasi nasional yang didatangkan. Ini juga butuh komunikasi, koordinasi yang baik dengan masyarakat setempat sampai akhirnya ada persetujuan. 

“Saya pikir masyarakat juga tidak perlu panik, kalau belum ada petunjuk pusat lalu aturannya bagaimana dan warga transmigrasi mau di taruh dimana, kemudian selama di Papua siapa yang menjamin kebutuhan mereka dan lainnya,” paparnya.

Oleh karena itu, masyarakat juga harus bisa menelaah setiap  informasi yang diterima dan harus cerdas dalam membaca isi berita. Harus lebih sering mengupdate informasi baru disampaikan e yang lain. Meski demikian  diakui Esau untuk transmigrasi lokal masih bisa dilakukan di Papua.