Wednesday, October 23, 2024
25.7 C
Jayapura

Natalius Pigai Protes Anggaran Kementerian HAM Hanya Rp 64 Miliar

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran kementerian yang dipimpinnya mendapatkan jatah Rp 64 miliar. Pigai meminta tim transisi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk merombak anggaran tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Pigai saat memberikan sambutan dalam acara Penyambutan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/10). Pigai menegaskan, pembentukan Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo mempunyai tujuan besar terhadap isu-isu HAM. Karena itu, ia merasa anggaran Rp 64 miliar kurang untuk mengakomodir Kementerian HAM.

“Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, nggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai saat menyampaikan sambutan.

Baca Juga :  Bhayangkari Daerah Papua Ikuti Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara Tahun 2024

Berdasarkan data tim transisi Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM memang pagu anggarannya terkecil sejumlah Rp 64 miliar. Sementara, Kementerian Hukum senilai Rp 7,2 triliun. Sedangkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 13,3 triliun.  Mantan Komisioner Komnas HAM itu menyatakan, dirinya mempunyai kedekatan dengan Presiden Prabowo. Sebab, telah lama berjuang dijalur politik bersama Prabowo.

Bahkan, aktivis HAM itu pun mengaku sudah mengenal Prabowo selama 30 tahun, sejak masih aktif di militer. “Saya prajurit presiden tanpa kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lagi. Saya 20 tahun ikut dengan presiden dalam perjuangan politik, 30 tahun saya mengenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan,” pungkas Pigai. (Jawapos.Com)

Baca Juga :  Papua Siap Jadi Tuan Rumah GCF Task Gorce Tahun 2023

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran kementerian yang dipimpinnya mendapatkan jatah Rp 64 miliar. Pigai meminta tim transisi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk merombak anggaran tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Pigai saat memberikan sambutan dalam acara Penyambutan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/10). Pigai menegaskan, pembentukan Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo mempunyai tujuan besar terhadap isu-isu HAM. Karena itu, ia merasa anggaran Rp 64 miliar kurang untuk mengakomodir Kementerian HAM.

“Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, nggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai saat menyampaikan sambutan.

Baca Juga :  Rp 10 M Dibayarkan, 16 Mahasiswa Papua di Amerika Tak Jadi Dipulangkan

Berdasarkan data tim transisi Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM memang pagu anggarannya terkecil sejumlah Rp 64 miliar. Sementara, Kementerian Hukum senilai Rp 7,2 triliun. Sedangkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 13,3 triliun.  Mantan Komisioner Komnas HAM itu menyatakan, dirinya mempunyai kedekatan dengan Presiden Prabowo. Sebab, telah lama berjuang dijalur politik bersama Prabowo.

Bahkan, aktivis HAM itu pun mengaku sudah mengenal Prabowo selama 30 tahun, sejak masih aktif di militer. “Saya prajurit presiden tanpa kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lagi. Saya 20 tahun ikut dengan presiden dalam perjuangan politik, 30 tahun saya mengenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan,” pungkas Pigai. (Jawapos.Com)

Baca Juga :  TPNPB Klaim Bukan Dibebaskan TNI Polri, Juga Salahkan New Zealand

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/