JAYAPURA – Pada akhir Agustus lalu, MRP dan Pj Gubernur Papua Ramses Limbong melakukan pertemuan di Kantor MRP. Dalam pertemuan itu, Ketua MRP Nerlince menyampaikan pihaknya membutuhkan anggaran dalam menjalankan fungsi kontrol dari tugas MRP. Dimana untuk satu calon Gubernur Papua membutuhkan anggaran Rp 2 miliar.
Anggaran tersebut untuk verifikasi atau pengecekan secara langsung tentang apakah benar para calon gubernur dan wakil gubernur tersebut merupakan orang asli Papua (OAP). Menyikapi itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan penganggaran sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Dari Sekertariat MRP mengajukan kebutuhannya seperti apa lalu kita diskusikan melalui DPRP. Sebab saat ini terjadi perubahan anggaran, sehingga kami menunggu Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah (RAPBD),” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/9).
Untuk RAPBD perubahan ini, Ramses mengaku masih disingkronisasi atau dievaluasi di Kemendagri. Setelah itu bisa dieksekusi.
“Pemprov mendukung namun disesuaikan dengan anggaran kebutuhan, itulah kenapa saya perintahkan perangkat daerah di lingkungan Pemprov jika tidak urgent maka tidak boleh keluar Jayapura,” ujarnya.
Terkait dengan usulan dana verifikasi OAP dari MRP, Ramses sendiri belum tahu pasti berapa nominalnya namun Pemprov tetap memfasilitasinya. Bahkan MRP sendiri sudah turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap para calon tersebut.
“Tanggal 22 Agustus kemarin MRP sudah turun lapangan untuk melakukan verifikasi dan kini mereka sudah kembali,” kata Ramses.
Ramses menyebut slot untuk anggaran MRP sebesar Rp 42 miliar di APBD perubahan, namun dikurangi dengan anggaran yang sudah diakselarasi sebesar Rp 5 miliar.
“Nah Rp 37 miliar ini kita berikan ke MRP nantinya, dimana anggaran itu termasuk pembangunan gedung dan untuk kegiatan lainnya,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
