Friday, November 22, 2024
34.7 C
Jayapura

Kapolres Berharap Pemalangan Fasilitas Umum Tidak Ada Lagi

SENTANI -Masalah pemalangan sekolah, Puskesmas,  jalan umum, perkantoran dan lainnya di Kabupaten Jayapura masih saja sering terjadi. Padahal, seharusnya tempat tersebut tidak boleh dipalang, karena ini untuk kepentingan umum dan demi kenyamanan bersama.

Oleh karena itu, Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay mengaku, selama ia menjabat Kapolres Jayapura yang baru, ia berkomitmen akan melakukan pendekatan kepada masyarakat atau pemilik hak Ulayat di Kabupaten Jayapura agar tidak lagi melakukan pemalangan sekolah, puskemas atau fasilitas untuk yang dapat menganggu dan menghambat kepentingan umum.

“Saya selaku anak asli Kabupaten Jayapura, tentu akan lebih melakukan pendekatan secara humanis dan kekeluargaan bersama para tokoh adat, Ondoafi dan pemilik hak ulayat di Kabupaten Jayapura, dalam menjaga Kamtibmas terutama melarang adanya pemalangan di Kabupaten Jayapura,”ungkapnya.

Baca Juga :  Bapenda Gelar Kegiatan Uji Publik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Diakui, pihaknya akan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam musyawarah bersama khususnya jika ada aksi palang memalang.  Jika ada hal yang tidak diinginkan masyarakat adat, pemilik hak ulayat yang akan melakukan aksi pemalangan,  sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Polres Jayapura, nanti Polres Jayapura akan membantu memfasilitasi dan mengatasi apa yang jadi permasalahan pemilik hak ulayat,  dengan yang bersangkutan apakah pemerintah, masyarakat, perusahaan dan lainnya.

Ia berharap aksi pemalangan sekolah, Puskesmas, perkantoran dan fasilitas umum tidak dilakukan demi kepentingan bersama.

  Kapolres menambahkan, dalam program kerjanya sebagai Kapolres Jayapura yang baru ia berkomitmen akan melakukan kunjungan ke seluruh jajaran Polsek  di Polres Jayapura, melakukan pertemuan tatap muka bersama masyarakat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, Ormas dan lainnya untuk melihat dan menjaring aspirasi dari bawah serta menerima segala masukan. (dil/ary)

Baca Juga :  Belum Ada yang Dijadikan Tersangka dari Judi Sabung Ayam

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

SENTANI -Masalah pemalangan sekolah, Puskesmas,  jalan umum, perkantoran dan lainnya di Kabupaten Jayapura masih saja sering terjadi. Padahal, seharusnya tempat tersebut tidak boleh dipalang, karena ini untuk kepentingan umum dan demi kenyamanan bersama.

Oleh karena itu, Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay mengaku, selama ia menjabat Kapolres Jayapura yang baru, ia berkomitmen akan melakukan pendekatan kepada masyarakat atau pemilik hak Ulayat di Kabupaten Jayapura agar tidak lagi melakukan pemalangan sekolah, puskemas atau fasilitas untuk yang dapat menganggu dan menghambat kepentingan umum.

“Saya selaku anak asli Kabupaten Jayapura, tentu akan lebih melakukan pendekatan secara humanis dan kekeluargaan bersama para tokoh adat, Ondoafi dan pemilik hak ulayat di Kabupaten Jayapura, dalam menjaga Kamtibmas terutama melarang adanya pemalangan di Kabupaten Jayapura,”ungkapnya.

Baca Juga :  Bapenda Gelar Kegiatan Uji Publik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Diakui, pihaknya akan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam musyawarah bersama khususnya jika ada aksi palang memalang.  Jika ada hal yang tidak diinginkan masyarakat adat, pemilik hak ulayat yang akan melakukan aksi pemalangan,  sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Polres Jayapura, nanti Polres Jayapura akan membantu memfasilitasi dan mengatasi apa yang jadi permasalahan pemilik hak ulayat,  dengan yang bersangkutan apakah pemerintah, masyarakat, perusahaan dan lainnya.

Ia berharap aksi pemalangan sekolah, Puskesmas, perkantoran dan fasilitas umum tidak dilakukan demi kepentingan bersama.

  Kapolres menambahkan, dalam program kerjanya sebagai Kapolres Jayapura yang baru ia berkomitmen akan melakukan kunjungan ke seluruh jajaran Polsek  di Polres Jayapura, melakukan pertemuan tatap muka bersama masyarakat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, Ormas dan lainnya untuk melihat dan menjaring aspirasi dari bawah serta menerima segala masukan. (dil/ary)

Baca Juga :  Tindak Lanjut Temuan BPK Harus Tuntas Sebelum Desember

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya