Friday, November 22, 2024
31.7 C
Jayapura

Pemilik Hak Ulayat Minta Perusahaan Diberikan Plasma diLahan Adat Masing-Masing

MERAUKE  Pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan pertemuan dengan masyarakat adat, pemilik hak ulayat yang tanahnya digunakan selama ini untuk investasi bersama dengan 6 perusahaan di GOR Asiki, Jair Kabupaten Boven Digoel, Rabu (19/06/2024).

Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanfo, ST, MT mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukan dengan perusahaan yang didemo di Jakarta maupun dengan masyarakat adat pemilik hutan yang melakukan aksi demo di Jakarta tersebut.

‘’Kalau yang itu, nanti kita melakukan pertemuan tersendiri lagi dengan mereka. Dalam  pertemuan kemarin, masyarakat adat dari wilayah tersebut belum hadir. Yang hadir ini adalah perusahaan dan masyarakat adat yang ada di Boven Digoel bagian Selatan.

Baca Juga :  Seorang Bocah Tewas Tertembak, Satu Prajurit TNI Terluka

Sedangkan perusahaan itu ada di Boven Digoel bagian Utara,’’ kata Apolo Safanpo terkait dengan pertemuan yang dilakukan dengan 6 perusahaan dan masyarakat adat pemilik hak ulayat di Asiki, Jair Boven Digoel, di Merauke, Kamis (20/06/2024).

Apolo Safanpo menjelaskan di Asiki  tersebut pihaknya melakukan pertemuan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dihadiri PT Tunas Sawa Erma Group,  Korindo Group bersama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya.

‘’Dalam pertemuan itu perusahaan-perusahaan baik  PT Sawa Erma Group, Korindo Group mempresentasikan profil perusahaannya, lingkungan kerjanya, luas areal usahanya dan juga pengelolaan dari hasil  produksi mereka sampai pada CSR yang dilakukan  perusahaan-perusahaan dan hak dan kewajibannya kepada   masyarakat,’’ katanya.

Baca Juga :  Istri dan Anak Lukas Enembe Tolak jadi Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi

Khusus untuk CSR kepada masyarakat, lanjut  Apolo Safanpo  dilakukan dalam 5 bidang  yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial ekonomi dan juga lingkungan hidup.

‘’Setelah perusahaan ini menyampaikan  apa yang telah dilakukan dan hal-hal apa yang akan dilakukan selanjutnya, lalu ada tanggapan dari masyarakat pemilik hak ulayat yang didalamnya kritik saran dan seterusnya,’’ katanya.

MERAUKE  Pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan pertemuan dengan masyarakat adat, pemilik hak ulayat yang tanahnya digunakan selama ini untuk investasi bersama dengan 6 perusahaan di GOR Asiki, Jair Kabupaten Boven Digoel, Rabu (19/06/2024).

Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanfo, ST, MT mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukan dengan perusahaan yang didemo di Jakarta maupun dengan masyarakat adat pemilik hutan yang melakukan aksi demo di Jakarta tersebut.

‘’Kalau yang itu, nanti kita melakukan pertemuan tersendiri lagi dengan mereka. Dalam  pertemuan kemarin, masyarakat adat dari wilayah tersebut belum hadir. Yang hadir ini adalah perusahaan dan masyarakat adat yang ada di Boven Digoel bagian Selatan.

Baca Juga :  Ayah dan Anak Bakal Isi Slot Paramotor di PON XXI

Sedangkan perusahaan itu ada di Boven Digoel bagian Utara,’’ kata Apolo Safanpo terkait dengan pertemuan yang dilakukan dengan 6 perusahaan dan masyarakat adat pemilik hak ulayat di Asiki, Jair Boven Digoel, di Merauke, Kamis (20/06/2024).

Apolo Safanpo menjelaskan di Asiki  tersebut pihaknya melakukan pertemuan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dihadiri PT Tunas Sawa Erma Group,  Korindo Group bersama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya.

‘’Dalam pertemuan itu perusahaan-perusahaan baik  PT Sawa Erma Group, Korindo Group mempresentasikan profil perusahaannya, lingkungan kerjanya, luas areal usahanya dan juga pengelolaan dari hasil  produksi mereka sampai pada CSR yang dilakukan  perusahaan-perusahaan dan hak dan kewajibannya kepada   masyarakat,’’ katanya.

Baca Juga :  KPK Ajak Pemuda Tolak Serangan Fajar

Khusus untuk CSR kepada masyarakat, lanjut  Apolo Safanpo  dilakukan dalam 5 bidang  yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial ekonomi dan juga lingkungan hidup.

‘’Setelah perusahaan ini menyampaikan  apa yang telah dilakukan dan hal-hal apa yang akan dilakukan selanjutnya, lalu ada tanggapan dari masyarakat pemilik hak ulayat yang didalamnya kritik saran dan seterusnya,’’ katanya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya