JAYAPURA – Terkuak ada dua perusahaan di Provinsi Papua yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan nilai tunggakannya ditaksir mencapai sekitar Rp 1 miliar lebih. Hal ini terungkap saat pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua, di Kantor Bappenda, Jumat (17/5) kemarin.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan tujuan menemui Bappenda untuk melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dari pertemuan yang dipimpinnya, dan juga dihadiri anggota KPK lainnya.
Terungkap dua perusahaan yang diinisialkan yakni TS dan PP yang menunggak PKB untuk sejumlah kendaraan perusahaan.
“Untuk dua perusahaan tersebut memiliki kewajiban bayar pajak, hanya saja tidak koperatif. Itulah kenapa kami melakukan pendampingan agar jangan ada pembiaran dari pemerintah dan dari sisi perusahaan yang tidak patuh bayar pajaknya,” kata Patria kepada wartawan, usai pertemuan tersebut.
Patria tidak menginginkan adanya kerugian negara yang nantinya bisa menjadi urusan pidana kedepannya. “Jangan sampai terdapat kerugian negara, sebab urusannya bisa pidana. Oleh karena itu, perusahaan harus mendukung pembangunan Papua dengan taat membayar pajak, sebab kondisi fiskal Papua sangat terbatas saat ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Samsat Jayapura, Dian Anggraini menyebut masih ada beberapa perusahaan lain yang menunggak PKB terlepas dari dua perusahaan TS dan PP yang ada di Papua. “Dari data yang kami miliki di Samsat, dua perusahaan itu yang nilainya paling besar. Sehingga itu yang kami laporkan ke KPK saat pertemuan,” ujar Dian yang mengaku masih banyak perusahaan dan pihaknya pun masih akan turun ke lapangan. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Terkuak ada dua perusahaan di Provinsi Papua yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan nilai tunggakannya ditaksir mencapai sekitar Rp 1 miliar lebih. Hal ini terungkap saat pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua, di Kantor Bappenda, Jumat (17/5) kemarin.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan tujuan menemui Bappenda untuk melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dari pertemuan yang dipimpinnya, dan juga dihadiri anggota KPK lainnya.
Terungkap dua perusahaan yang diinisialkan yakni TS dan PP yang menunggak PKB untuk sejumlah kendaraan perusahaan.
“Untuk dua perusahaan tersebut memiliki kewajiban bayar pajak, hanya saja tidak koperatif. Itulah kenapa kami melakukan pendampingan agar jangan ada pembiaran dari pemerintah dan dari sisi perusahaan yang tidak patuh bayar pajaknya,” kata Patria kepada wartawan, usai pertemuan tersebut.
Patria tidak menginginkan adanya kerugian negara yang nantinya bisa menjadi urusan pidana kedepannya. “Jangan sampai terdapat kerugian negara, sebab urusannya bisa pidana. Oleh karena itu, perusahaan harus mendukung pembangunan Papua dengan taat membayar pajak, sebab kondisi fiskal Papua sangat terbatas saat ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Samsat Jayapura, Dian Anggraini menyebut masih ada beberapa perusahaan lain yang menunggak PKB terlepas dari dua perusahaan TS dan PP yang ada di Papua. “Dari data yang kami miliki di Samsat, dua perusahaan itu yang nilainya paling besar. Sehingga itu yang kami laporkan ke KPK saat pertemuan,” ujar Dian yang mengaku masih banyak perusahaan dan pihaknya pun masih akan turun ke lapangan. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
