Pertanyakan SK CASN Februari Tahun 2024
JAYAPURA – Ratusan tenaga honorer diatas 35 tahun yang dialihkan dan diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di tiga daerah otonomi baru (DOB) geruduk Kantor Gubernur, Rabu (13/3) kemarin.
Kedatangan mereka di Kantor Gubernur menuntut SK CASN bulan Februari, termasuk meminta kejelasan SK dan kepastian waktu pendistribusian CASN usia 35 tahun keatas ke tiga DOB.
“Demo hari ini sebatas menuntut SK yang belum juga diberikan kepada kami,” ucap Alfred Krisifo salah seorang CASN dari DPR Papua kepada Cenderawasih Pos.
Alfred menyebut Pemprov terus menjanjikan mereka terkait penerbitan SK tersebut, hanya saja sampai saat ini belum juga diterimanya.
“Ada sekitar 1.070 orang yang sedang menunggu penerbitan SK, namun hingga kini pemerintah belum juga merealisasikan itu dan selalu berjanji. Akibatnya kami mendatangi Kantor Gubernur dengan harapan ada kejelasan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur BKD Papua, Origenes Kambuaya, mengatakan proses pengalihan tenaga honorer diatas 35 tahun sudah dilakukan masing masing ke tiga DOB yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
“Secara administrasi pengalihannya sudah dilakukan, lalu dari masing masing DOB sudah menyampaikan pengusulan penetapan NIP ke Kantor Regional IX BKN Jayapura,” ucap Origenes kepada wartawan usai menemui mereka yang berdemo.
Pertanyakan SK CASN Februari Tahun 2024
JAYAPURA – Ratusan tenaga honorer diatas 35 tahun yang dialihkan dan diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di tiga daerah otonomi baru (DOB) geruduk Kantor Gubernur, Rabu (13/3) kemarin.
Kedatangan mereka di Kantor Gubernur menuntut SK CASN bulan Februari, termasuk meminta kejelasan SK dan kepastian waktu pendistribusian CASN usia 35 tahun keatas ke tiga DOB.
“Demo hari ini sebatas menuntut SK yang belum juga diberikan kepada kami,” ucap Alfred Krisifo salah seorang CASN dari DPR Papua kepada Cenderawasih Pos.
Alfred menyebut Pemprov terus menjanjikan mereka terkait penerbitan SK tersebut, hanya saja sampai saat ini belum juga diterimanya.
“Ada sekitar 1.070 orang yang sedang menunggu penerbitan SK, namun hingga kini pemerintah belum juga merealisasikan itu dan selalu berjanji. Akibatnya kami mendatangi Kantor Gubernur dengan harapan ada kejelasan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur BKD Papua, Origenes Kambuaya, mengatakan proses pengalihan tenaga honorer diatas 35 tahun sudah dilakukan masing masing ke tiga DOB yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
“Secara administrasi pengalihannya sudah dilakukan, lalu dari masing masing DOB sudah menyampaikan pengusulan penetapan NIP ke Kantor Regional IX BKN Jayapura,” ucap Origenes kepada wartawan usai menemui mereka yang berdemo.
