JAYAPURA-Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), menggandeng Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua terkait pelaksanaan sejumlah program kerja yang menyentuh langsung kepada masyarakat di Papua, yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
“Ini kita perlu contoh, ada beberapa hal yang perlu dicontohkan untuk dikerjakan. Saya akhirnya melihat bahwa apa yang dikerjakan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua itu sudah sangat menolong dan sudah banyak contoh,” kata koordinator BP3OKP wilayah Papua, Albert Yoku, Rabu (6/3).
Dia mencontohkan beberapa program kerja yang telah memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat misalnya pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengembangan ekonomi berbasis ekowisata, pembangunan jembatan tracking di beberapa spot wisata, dan beberapa program kerja lainnya yang menyentuh langsung masyarakat di kampung-kampung.
“Ini sudah harus menjadi contoh untuk semua kabupaten yang ada di tanah Papua. Model ini orang yang bisa mengelola dinas dengan baik seperti ini, ini sebenarnya tidak boleh dia selesai pensiun di dinas itu, seperti inilah potensi yang bisa kita pakai untuk jadi Bupati bisa juga jadi gubernur, karena pola-pola pendekatan pembangunan masyarakat, dan percepatan seperti ini yang konkret yang harus kita kerjakan”ujarnya.
Karena itu pemerintah pusat melalui BP3OKP melihat perencanaan-perencanaan dan program kerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua itu dapat dijadikan contoh dan kelompok-kelompok yang telah dibina itu akan disupport oleh BP3OKP dengan melibatkan donor Regency pemerintah. Seperti AUSAID, Skala, dan beberapa donor Regency lainnya akan dilibatkan.
Karena itu sehubungan dengan hal tersebut BP3OKP meminta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk melakukan pemetaan terhadap potensi potensi yang ada di masyarakat dan dibuat dalam bentuk proposal Rencana kerja. Misalnya ada kelompok binaannya, organisasinya dan berkedudukan di mana.
“Karena yang sekarang yang dikerjakan oleh BP3OKP itu adalah pemberdayaan ekonomi berbasis kultur. Kenapa begitu karena di Papua ini kita baru berbicara sesuatu, presiden tanya, tanahnya bermasalah kah tidak. Karena penyerapan anggaran di Papua sangat rendah, itu karena proyek selalu dihambat oleh masalah ulayat, karena itu pendekatan yang kita gunakan sekarang adalah ekonomi berbasis kultur,” tambahnya. (roy/tri).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
