MERAUKE- Salah satu yang akan disampaikan perwakilan bagian Selatan Papua pada pertemuan dialog antara Papua –Jakarta dengan Presiden Jokowi di Istana Jakarta terkait dengan masalah Papua yang terjadi saat ini adalah pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).
Bupati Merauke Frederikus Gebze, bahwa dengan melihat kondisi Papua yang cukup luas dimana konflik yang terjadi selama ini karena mungkin dengan wilayah-wilayah yang tidak merata dengan baik sebagai salah satu kemungkinan menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan.
‘’Kalau bisa Lapago biar Lapago, Mepago biar Mepago, Saireri biar Saireri. Kemudian Tabi biat dengan Tabi dan Anim-Ha dengan Animha. Mungkin dengan begitu akan memberikan kesempatan kepada mereka untik berkembang masing-masing,’’ tandas Bupati Frederikus Gebze, kepada wartawan di Merauke, Kamis (5/9).
Menurut Frederikus Gebze, dengan pemekaran provinsi berdasarkan wilayah adat tersebut maka negara membantu memberikan keseimbangan, pemerataan dan pengelolaan pemerintahan di wilayah-wilayah Papua sehingga bisa membangun dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Karena dengan pengembangan wilayah ini akan memberikan dampak positif bagi setiap wilayah adat masing-masing tersebut.
‘’Tanpa ada pengembangan wilayah, tidak mungkin kita bisa berkembang. Kenapa, karena kita tidak bisa mengelola jumlah penduduk tanpa ada pengembangan wilayah yang luas supaya ada pertumbuhan anggara, ekonomi dan lain sebagainya,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, usulan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) tersebut telah diperjuangkan lebih dari 10 tahun namun hingga saat ini belum menemui titik terang. Sebenarnya, pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ada angin segar untuk PPS tersebut dengan adanya Instruksi Presiden terhadap 65 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang didalamnya salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan. Namun selama Presiden Jokowi, pemerintah melakukan moratorium hingga sekarang ini. (ulo/tri)
MERAUKE- Salah satu yang akan disampaikan perwakilan bagian Selatan Papua pada pertemuan dialog antara Papua –Jakarta dengan Presiden Jokowi di Istana Jakarta terkait dengan masalah Papua yang terjadi saat ini adalah pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).
Bupati Merauke Frederikus Gebze, bahwa dengan melihat kondisi Papua yang cukup luas dimana konflik yang terjadi selama ini karena mungkin dengan wilayah-wilayah yang tidak merata dengan baik sebagai salah satu kemungkinan menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan.
‘’Kalau bisa Lapago biar Lapago, Mepago biar Mepago, Saireri biar Saireri. Kemudian Tabi biat dengan Tabi dan Anim-Ha dengan Animha. Mungkin dengan begitu akan memberikan kesempatan kepada mereka untik berkembang masing-masing,’’ tandas Bupati Frederikus Gebze, kepada wartawan di Merauke, Kamis (5/9).
Menurut Frederikus Gebze, dengan pemekaran provinsi berdasarkan wilayah adat tersebut maka negara membantu memberikan keseimbangan, pemerataan dan pengelolaan pemerintahan di wilayah-wilayah Papua sehingga bisa membangun dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Karena dengan pengembangan wilayah ini akan memberikan dampak positif bagi setiap wilayah adat masing-masing tersebut.
‘’Tanpa ada pengembangan wilayah, tidak mungkin kita bisa berkembang. Kenapa, karena kita tidak bisa mengelola jumlah penduduk tanpa ada pengembangan wilayah yang luas supaya ada pertumbuhan anggara, ekonomi dan lain sebagainya,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, usulan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) tersebut telah diperjuangkan lebih dari 10 tahun namun hingga saat ini belum menemui titik terang. Sebenarnya, pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ada angin segar untuk PPS tersebut dengan adanya Instruksi Presiden terhadap 65 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang didalamnya salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan. Namun selama Presiden Jokowi, pemerintah melakukan moratorium hingga sekarang ini. (ulo/tri)
