JAKARTA-Tiga Bupati yang Kabupatennya berada di sekitar wilayah konsesi wilayah pertambangan di wilayah Pegunungan Tengah Papua, masing-masing Bupati Puncak Willem Wandik, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan Bupati Paniai Mecky Nawipa menyepakati soal batas wilayah di Kabupaten tersebut. Pertemuan bersama terkait dengan tapal batas dari ketiga wilayah tersebut difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berlangsung di ruang Rapat Bina Administrasi Kewilayaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Jakarta, Selasa (3/8) kemarin.
Pertemuan ini harusnya Kabupaten Mimika juga turut serta, namun karena berhalangan, sehingga hanya ketiga Kabupaten ini yang hadir. Pertemuan ini sangat penting, mengingat selama ini tapal batas belum begitu jelas, dilain sisi ketiga wilayah tersebut erat kaitannya dengan wilayah konsesi tambang PT.Freeport Indonesia, sehingga tapal batas sangat penting, karena memiliki nilai investasi tambang ke depan diantara wilayah ini.
Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri
Drs.Wardani,MAP, mengatakan, pertemuan ini sangat penting, mengingat selama ini belum jelas batas wilyah antara keempat wilayah ini, padahal Kabupaten-Kabupaten ini sudah lebih dari lima tahun, meski begitu pertemuan ini memberikan hasil yang cukup baik, karena ada kesepakatan antara tiga kepala daerah. Nantinya kesepakatan ini akan dibawah oleh para Bupati, selanjutnya akan dikoordinasi juga dengan Kabupaten Mimika, karena Kabupaten Mimika tidak ikut membahas.
“Meski Kabupaten Mimika tidak hadir, namun pertemuan ini memiliki nilai yang penting, karena pembehasan kita hari ini, berdasarkan suatu dokumen peraturan Kemendagri sebagasi dasar untuk penarikan batas wilayah,”ungkapnya.
“Kesepakatan ini, akan menjadi bahan awal untuk penyelesaikan batas wilayah antara keempat kabupaten ini,kita akan sandingkan juga dengan peta dari lembaga lain, ESDM termasuk keuangan,selanjutnya kita bisa diproses menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri,”tambahnya.
Lanjut Wardani, alasan baru kali ini persoalan batas wilayah dari keempat daerah ini baru dibahas lebih karena membahas wilayah ini memerlukan langkah dan kehati-hatian sehingga memakan waktu agak lama, karena daerah ini sedikit sensitive.
“Sehingga kita perlu akstra hati-hati dalam membehas batas wilayah ini tidak seperti wilayah lain, apalagi berada di daerah konservasi tambang,”terangnya.
Sementara itu, Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan selama ini belum ada batas wilayah keempat ini secara jelas, padahal aturannya sejak lima tahun setelah Kabupaten terbentuk maka batas willayah sudah harus diselesaikan, Kabupaten Puncak sudah 11 tahun, karena batas wilayah belum jelas dampaknya adalah terjadi tumpang tindih kewenangan antara keempat Kabupaten ini, padahal batas wilayah ini sangat penting terkait dengan pengelolaan tambang di wilayah ini maupun dampak ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat di keempat Kabupaten ini.
“Kita akan duduk lagi dengan Bupati Mimika untuk bicara soal persoalan batas wilayah sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan,”ungkapnya.
“Selama ini kami tunggu Provinsi Papua, tapi selama ini Provinsi tidak aktif menyelesaikan persoalan batas wilayah ini sehingga kami langsung ke Kementrian Dalam Negeri dan puji Tuhan pertemuan hari ini mendapat kesepakatan yang cukup baik untuk proses batas wilayah,”tambahnya.
Sementara itu Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengatakan dalam pertemuan ini, ada dua segmen yang harus disepakati, segmen pertama, antara batas wilayah Kabupaten Puncak dan Intan Jaya dan Paniai, sementara segmen kedua, nantinya perbatasan wilayah dengan Kabupaten Mimika.
“Batas wilayah ini sangat penting bukan untuk kepentingan kami, namun untuk kepentingan pembangunan di daerah ini, apalagi daerah-daerah ini berada di wilayah konsensi tambang, sehingga perlu kita bicara baik, antara empat Kabupaten ini,”tambahnya.
Bupati Paniai Mecky Nawipa menambahkan, keempat pemimpin di daerah tambang ini tidak perlu mempertahankan ego masing-masing, apakah itu Puncak, Timika, Intan Jaya dan Paniai,yang terpenting adalah bagaimana orang atau warga yang mendiami daerah kawasan tambang ini, bisa menikmati sama-sama,hasil dari pengelolaan dikawasan tambang ini, sehingga bisa mendukung program dari Presiden RI Joko Widodo, yakni mempercepatan pembangunan di pegunungan tengah Papua.
“Kita tidak perlu saling ngotot dan mempertahankan pendapat, yang utama adalah kita duduk bisa bersama-sama , untuk kepentingan orang Papua yang hidup di keempat wilayah ini,karena nilai investasi kawasan ini cukup besar, jika dikelola dengan baik,akan mampu mensejakterakan rakyat dikawasan ini,”tukasnya.(Humas Puncak)
