*Turunnya APBD dan Pemilu jadi Faktor Utama
JAYAPURA – Turunnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahuna 2024, serta akan diselenggarakannya Pemilu di Indonesia termasuk di bumi cenderawasih akan berimbas dalam perputaran uang. Bahkan, diprediksi perekonomian tahun 2024 mendatang bakal lesu.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua, Ronald Antonio, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (4/12).
”Dipastikan tahun 2024 perekonomian kita lesu, apalagi tahun politik maka anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan Pemilu. Mau harap darimna lagi, anggaran kita sudah kecil dan proyek tidak banyak. Dengan demikian perputaran uang tidak seperti tahun tahun sebelumnya,” bebernya.
Menurut Ronald, yang harus dilakukan pemerintah kedepan adalah menggerakan sektor UMKM dengan baik. Sebab, UMKM juga masih menjadi penyangga untuk wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Sektor sektor usaha kecil masih bisa hidup kedepan, dan inilah yang akan menggerakan ekonomi yang kelihatan masih berputar,” ungkapnya.
Selain itu kata Ronald, Pemilu tahun 2024 akan memakan banyak biaya. Sehingga dipastikan uang yang berputar di masyarakat untuk pengadaan barang dan jasa dari proyek pemerintah akan menurun. Dengan demikian, perputaran uang juga pasti turun.
“Tidak ada sektor industri atau pertambangan di provinsi induk yang bisa mendongkrak lesunya ekonomi ditahun 2024 mendatang. Yang bisa bertahan hanyalah UMKM,” bebernya.
Sementara itu, Dosen Jurusan Akuntasi Uncen, Kurniawan Patma menyebut, turunnya anggaran APBD maka performa keuangan juga terpengaruh.
“Apalagi kalau misalnya di Papua berbicara mengenai kondisi politik itu akan sangat berpengaruh, berdasarkan rekam jejak kita selama ini selalu seperti itu. Dan daya serap kita akan difokuskan pada hal hal yang sangat mempengaruhi proses tersebut,” terangnya.
Menurut Kurniawan, yang harus diperkuat adalah membuat skenario agar tingkat penerimaan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) bisa digali secara maksimal khususnya dari pajak dan retribusi.
Lantas apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk perekonomian tahun 2024 mendatang ? yakni ekonomi kerakyatan melalui UMKM menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.
“Pemerintah juga harus memberi stimulus sejak sekarang kalau memang sudah ada proyeksi seperti itu kedepan, kemudian membuat skenario agar nanti masyarakat kita bisa survive. Ekonomi kerakyatan salah satu hal yang kemudian bisa merubah orientasi menjadi lebih produktif,” ucapnya.
Lanjutnya, berkaitan dengan perekonomian di tahun 2024 mendatang. Harus ada skenario yang diinisiasi pemerintah dimana penerimaan dari pajak dan restribusi harus ditingkatkan.
“Yang berikut postur belanja kita jangan terlalu banyak dibelanja modal, sebab belanja modal itu lebih ke konsumtif,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, untuk tahun 2024, Bank Dunia masih memproyeksi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah proyeksi 2023 yaitu di kisaran 4,9 persen. (fia/wen)
