Aksi saling serang antar kedua kelompok warga yang sama -sama ikut dalam acara tersebut dapat dilerai dengan cepat dari panitia maupun aparat kepolisian yang turun ke lapangan.
Sekretaris DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo menyatakan, setiap kampung wajib mengganggarkan program stunting, ketahanan pangan dan penanganan covid di kampung.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Hesman S Napitupulu, SH, SIK, MH menyatakan, pihaknya akan mulai kembali dengan patroli hunting atau patroli di jam -jam rawan di wilayah hukum Polres Jayawijaya, khususnya dalam kota Wamena yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (Curas).
Sekretaris DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo menyatakan, terkait dengan ADD pada 2022 ini, tahap pertama triwulan 1, khusus BLT dan non BLT sudah disalurkan melakui rekening masing -masing kampung, hanya saja ada beberapa kampung yang belum bisa mencairkan dari bank karena adanya kekosongan jabatan kepala kampung.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.AP menerima putri anak Indonesia yang berasal dari Kabupaten Jayawijaya, di ruanga rapat Setda, Gedung Otonom Wenehule Huby, Wamena, Selasa, (19/7), kemarin.
Ia juga menyatakan, pemerintah berterimakasih kepada kepala distrik dan Dukcapil terkait proses perekaman dan partisipasi masyarakat yang sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, artinya ada kesadaran dari warga jika E-KTP ini penting untuk dimiliki saat ini.
Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, MAP menyatakan, pendampingan penyusunan standar survei kepuasan masyarakat dan forum konsultasi publik ini bertujuan untuk melakukan perubahan paradigma pemerintah daerah.
Menanggapi masalah ini, Sekda Jayawijaya, Thony M Mayor, Spd, MM menyatakan, memang ada beberapa kampung yang mempertanyakan pencairan ADD yang hanya satu triwulan pada tahap 1, sementara tahun lalu, pencairan tahap I itu untuk 1 semester, sementara, honor aparat kampung diberikan 6 bulan.
Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, MAP menyatakan, selama ini meskipun belum ada kerja sama yang dilakukan, pelayanan kesehatan tetap berjalan dan diberikan kepada masyarakat di Lapago, sehingga penandatanganan kerja sama ini disambut baik.
Koordinator Bersama PRP Lapago, Nemane menyatakan, PRP se-Lapago mengimbau terkait aksi damai secara nasional, regional maupun internasional tetap mendukung aksi demo damai pencabutan Otsus jilid II dan DOB serta dukungan menggelar referendum di West Papua.
