Sekretaris Jendral PMKRI Cabang Jayawijaya, Fransiskus Sorabut menyatakan, pihaknya melakukan aksi untuk menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Lapago sudah menolak DOB, namun dari Tokoh LMA Provinsi Papua dalam hal ini Lenis Kogoya ingin mendeklarasikan DOB, oleh karena itu, pihaknya dari PMKRI bersama 9 kampus yang ada di Jayawijaya menyatakan menolak deklarasi tersebut .
“Kemarin di Jakarta, Pemkab Nduga sudah menyampaikan usulan final batas wilayah dengan Jayawijaya dan menyangkut Distrik Trikora, kami dari Jayawijaya juga sudah sampaikan batas wilayah kami, sehingga kami tidak lepas Trikora ke Nduga,”tegasnya Rabu, (25/5) kemarin.
Sekda Kabupaten Jayawijaya, Thony M Mayor SPd, MM menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijya mengharapkan FLS2N tingkat Kabupen Jayawijaya ini bisa berjalan baik, tak hanya sampai di sini saja, tetapi harus berkelanjutan.
Mantan Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, SE, MSi berpesan jika segala sesuatu ada masanya, dan pada akhirnya ia dapat menuntaskan tugasnya sebagai Bupati Lanny Jaya selama 10 tahun. Ada banyak hal yang sudah dilakukan, namun ada juga yang belum dilakukan hingga akhir masa jabatannya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, Nickolas Itlay menyebutkan, tahun ini ada satu program yang terkait dengan kebakaran rumah, honai, banjir, usaha kecil, ekonomi kerakyatan yang akan dijawab berdasarkan proposal yang masuk. Proposal ini memang sudah dari Tahun 2016, namun belum pernah diselesaikan.
Salah seorang guru Indonesia Cerdas yang ditempatkan pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, Adrian menyatakan, rata-rata pemukiman warga berada di lereng gunung yang cukup jauh sehingga sulit dilalui kendaraan, ini berdampak terhadap anak -anak mereka ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei AB, SE., yang dikonfirmasi membenarkan adanya bentrok dua kelompok warga yang mengakibatkan 14 orang luka akibat terkena panah dan lemparan batu.
Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH, M.Hum menyatakan, upaya pemerintah daerah untuk membangun distrik dan kampung tidak akan berjalan dengan baik jika situasi di wilayah itu tidak aman, oleh karena itu, dukungan dari masyarakat untuk bersama menciptakan suasana yang aman akan mempercepat proses pembangunan.
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua (Lapago) meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR agar segera menyelesaikan jalan Trans Papua Jayapura- Wamena yang sampai saat ini belum tuntas.
Setelah terpilih memimpin Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, RHP berencana membuka dialog besar melibatkan semua unsur di dalamnya untuk membicarakan tentang daerah otonom baru (DOB), sehingga jika dipaksakan dari pemerintah pusat maka jangan sampai masyarakat Lapago yang menjadi korban.
