WAMENA — Rencana deklarasi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimotori Tokoh LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya yang dijadwalkan pada 30 Mei sampai 1 Juni, ditolak oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayawijaya. Mereka meminta kepada Pemkab Jayawijaya agar tidak memfasilitasi tempat yang diminta oleh panitia.
Sekretaris Jendral PMKRI Cabang Jayawijaya, Fransiskus Sorabut menyatakan, pihaknya melakukan aksi untuk menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Lapago sudah menolak DOB, namun dari Tokoh LMA Provinsi Papua dalam hal ini Lenis Kogoya ingin mendeklarasikan DOB, oleh karena itu, pihaknya dari PMKRI bersama 9 kampus yang ada di Jayawijaya menyatakan menolak deklarasi tersebut .
“Intinya kami menolak kegiatan tersebut yang diselenggarakan pada 30 Mei sampai 1 Juni, kami juga mencatat dan mengerti jika semua kegiatan pastinya ada regulasinya, sama dengan DOB meskipun Gubernur dan MRP menolak, tetapi pusat menjadikan mereka seperti patung hidup dan terus mendorong DOB,”ungkapnya usai melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Wenehule Hubi, Kantor Otonom Pemkab Jayawijaya, Rabu, (25/5), kemarin.
Ia menegaskan, pihaknya menolak dengan tegas terkait rencana deklarasi DOB tersebut, sebab visi dan misi PMKRI sangat jelas yakni menyuarakan suara rakyat yang tertindas dan pihaknya ingin mewujudkan itu.
PMKRI juga dalam waktu dekat memiliki agenda di pusat sehingga masalah ini juga akan dibawa ke sana agar didengar oleh elit politik di sana.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH, M. Hum yang menerima aksi demo dari PMKRI Cabang Jayawijaya menyatakan, ada dua agenda tuntutan yang diterima pemerintah yakni penolakan DOB dan penolakan deklarasi DOB.
“Perlu saya jelaskan menyangkut DOB, saya pikir seluruh masyarakat Lapago sudah menyampaikan itu dan kami tidak menyangkal itu melalui Pemkab maupun DPRD, sebagai pemerintah daerah, pihaknya sudah melakukan tugasnya menyampaikan aspirasi masyarakat melalui mekanisme dewan,”katanya.
“Menyangkut deklarasi besok 30 Mei sampai 1 Juni, saya tegaskan jika itu bukan agenda Pemkab Jayawijaya, itu agenda LMA, Pemkab Jayawijaya tak punya agenda itu, kalaupun besok ada upacara hari lahirnya Pancasila, mungkin juga terbatas,”jelasnya.
Dalam agenda deklarasi dari LMA Provinsi Papua itu, Pemkab Jayawijaya hanya diberikan surat sekaligus sebagai undangan dan meminta untuk menyediakan tempat untuk acara tersebut di Lapangan pendidikan Wamena, tapi Lapangan Pendidikan saat ini sedang direnovasi.
Secara terpisah, Ketua GMKI Wamena Mutinus Tibul, SH menyatakan, aksi penolakan deklarasi DOB yang dilakukan di Kantor Otonom Pemda Jayawijaya adalah murni aksi dari teman -teman PMKRI, sementara GMKI, GAMKI, HMI Jayawijaya tak ikut terlibat dalam aksi tersebut.
“Aksi tersebut kami OKP Cipayung di Jayawijaya tidak pernah melakukan koordinasi, komunikasi dan diskusi bersama antara OKP di Jayawijaya terkait aksi penolakan deklarasi DOB yang direncanakan oleh Ketua LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya,” bebernya.
Ia juga menyatakan, pihaknya tidak punya kepentingan politik sedikit pun entah itu pemekaran sampai deklarasi DOB, GMKI lebih fokus mengurus organisasi masing -masing, karena GMKI merupakan organisasi Nasional yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah.(jo/tho)
