Adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan empat kabupaten dalam menentukan kegiatan-kegiatan prioritas daerah bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang energi dan bidang sumber daya mineral tahun 2024.
Akar persoalan di Papua saat ini disintegrasi hal ini terjadi karena ketidak adilan yang selama ini tergerus kepentingan elit politik. Mestinya pemerintah fokus pada penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak 1961 sampai sekarang.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitouw mengaku, terkait program nasional transmigrasi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hinggankini belum ada petunjuk teknisnya. Itu berbeda dengan di daerah luar Papua.
Namun sikap Majelis Rakyat Papua Selatan sudah sangat jelas menolak dengan tegas. ‘’Karena kami fokus untuk melihat kesejahteraan orang asli Papua. Dan bagi kami MRP, bagaimana keberhasilan Otsus Papua itu,’’ jelasnya.
Melalui pernyataan sikap, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlab) Umum, Maksi You, menegaskan bahwa program itu digagas untuk kepentingan elit politik Jakarta. Pasalnya sebelum wacana transmigrasi ini muncul sudah lebih dulu negara mengagas Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya pembukaan lahan persawaahan di Merauke, Papua Selatan.
Yanes mengatakan pihaknya memberikan pernyataan tegas dan menolak transmigrasi, pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke Tanah Papua. Karena itu pihaknya menilai dampak negatif yang terjadi justru sangat banyak dan berpotensi akan terancam punah ras melanesia di Tanah Papua.
Karena itu, lanjut Keliopas Ndiken, agar rumah yang sudah dibangun itu dapat ditempati warga yang sudah didata masuk ke dalam rumah-rumah itu, maka perlu dibangun akses jalan dan embung-embung untuk menampung air hujan dalam memenuhi kebutuhan warga. Â
Ini juga yang menjadi akar konflik agraria selama ini di Papua. Masalah batas wilayah masih menjadi debat kusir diberbagai daerah. Masing-masing pihak saling mengklaim terlebih khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB). Batas tanah antara kabupaten kabupaten baru, maupun provinsi baru di DOB masih menjadi masalah serius untuk diperhatian oleh pemerintah pusat, jadi bukan soal transmigrasi.
Diapun mengatakan program transmigrasi di Papua ini sudah dilakukan sejak lama, akan tetapi sampai saat ini masih menimbulkan beebagai persoalan. Persoalan utamanya antara lain belum tepat sasarannya program pastoral, strategis, kebijakan dan sosial budaya untuk memperkuat proses integrasi sosial, interaksi sosial dan keakraban jaringan sosial lintas ras, suku dan etnis dalam masyarakat yang majemuk ini.
