“Pada masa sidang III tahun 2022 ini akan ada dua hal yang akan kita bahas,” ungkap Klemens Hamo dalam pidato pengantarnya di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (12/9).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura, Alphius Toam mengatakan, pihaknya memulai pekerjaan ruas jalan tersebut secara bertahap. Hal itu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
"Untuk Dishutv LH Provinsi Papua tidak ada dokumen terkait hal tersebut (perizinan), karena pembukaan lahan saat ini berada di lokasi HGU (Hak Guna Usaha) dan tidak memerlukan Izin IPK (sekarang PKKNK) dari DKLH Provinsi Papua," kata Jan Jap Ormuseray, kepada media ini, Sabtu (10/9).
Dikatakan, KMAN ke-6 dilaksanakan bertepatan dengan hari kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura dan juga akan dilaksanakan kegiatan Festival Danau Sentani. Oleh karena itu semua pihak juga dilibatkan guna mendukung penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk dari pemerintahan kampung.
Pdt. Lipius Biniluk selaku penggagas kegiatan itu mengatakan, kegiatan itu dilakukan semata mata karena merasa terpanggil membantu dalam pembinaan karakter anak-anak mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Intinya anak-anak ini diperkenalkan dengan kehidupan yang berkarakter Kristen mengikuti semangat dan keteladan Yesus Kristus.
"Untuk perusahaan PT. PNM itu presiden sendiri sudah mencabut izinnya, itu pasti ada kajian-kajian dan ada data-data yang diberikan oleh Kementerian yang bersangkutan di seluruh Indonesia, "kata Mathius Awoitauw, Kamis (8/9).
Dana khusus yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura itu setiap tahunnya berkisar di angka Rp 19 miliar . Beberapa tahun terakhir ini dana Otsus itu dianggarkan untuk membiayai guru kontrak, sesuai dengan kebijakan Bupati Jayapura. Program guru kontrak ini dilakukan untuk mengisi sejumlah sekolah di Kabupaten Jayapura yang masih mengalami kekurangan tenaga guru.
Kelompok Suku Uria yang menjadi pemilik lahan seluas 10 ribu hektar mendukung kehadiran PT. Permata Nusa Mandiri itu. Bahkan sebelumnya, masyarakat adat Suku Uria Distrik Unurumguay melakukan aksi damai di Kantor Bupati Jayapura. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura segera membuka kembali aktivitas dan kegiatan perkebunan sawit di atas lahan seluas 10.000 hektar milik masyarakat adat tersebut.
"Hari ini belum ada pertemuan karena kita masih menunggu hasil visum dari rumah sakit terhadap siswa-siswi yang menjadi korban dalam kejadian ituemarin,"kata AKP Rosikin, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (6/9).
