Satpol PP

Berkali-kali miras dilarang beredar tapi masih saja ditemukan ada masyarakat yang mendapatkan miras dengan begitu mudah. Ada yang ditangkap, diproses tapi tetap saja miras dapat mudah ditemui, dan terus ada.

Untuk wilayah Entrop maupun Hamadi banyak lapak jualan yang berdiri di atas trotoar. "Coba lihat yang di hamadi, itu lucu sekali karena jelas - jelas di atas trotoar," sindirnya. 

Dia mengatakan, khusus untuk Peraturan daerah tentang minuman keras pihaknya selalu melakukan pengawasan di tempat-tempat atau toko yang melakukan penjualan minuman keras yang dapatkan izin dari pemerintah.

Bahkan aparat gabungan TNI POlri hingga satpol PP kota Jayapura Adapun kendaraan yang menjadi target sweeping kali ini adalah, kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan utama kota Jayapura.

Petang itu, yang berlalu lalang hanyalah kendaraan. Orang orang datang dan pergi, ada juga yang duduk mengobrol sembari menghadapkan pandangan ke laut. Sedang sampah, berserakan di mana mana. Bahkan bekas botol bir terpampang di tempat duduk kuris panjang.

  Dengan diangkutnya  lapak kontainer  itu, membuat  suasana  di lokais tersebut jadi bersih dan tenang. Karena selama ini  pengunjung yang datang dan membeli dari lapak –lapak tersebut membuang sampah mereka dengan sembarang. Apalagi, sejumlah botol  minuman keras juga dibuang begitu saja di dalam kompleks atau area Patung  Hati Kudus Yesus tersebut.   

  Kepala Bidang Ketertiban Umum (Trantibum) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Jeremias Masriat  ditemui media ini mengungkapkan bahwa penertiban  lapak remang-remang tersebut karena adanya laporan dari masyarakat  setempat yang merasa terganggu  dengan aktivitas masyarakat yang  ada di sekitaran bandara Mopah Merauke setiap malam.

Dalam kegiatan yang dinamakan Ranperda Trantibum dan Linmas (Rancangan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat), Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika membahas hal tersebut. 

  Urip mengaku sejak beberapa tahun belakangan pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada PKL, bahkan memasang papan pengumuman di depan kantor gubernur terkait larangan berjualan di lokasi tersebut.

Ketua Komisi A DPR Paniai, Marthen Yeimo juga mengatakan, Pihaknya sudah melihat lansung kondisi rumah sakit dan menggelar rapat bersama pemerintah, aparat keamanan dan tenaga medis untuk kembali membuka pelayanan.