Hanya saja meski anggaran Port Numbay Sehat telah habis, namun Plt Direktur RSUD Jayapura, dr Aaron Rumainum mengaku pihaknya masih menerima pasien rujukan dari Kota Jayapura. Hanya saja, ada ketentuan yang berlaku.
  Pendamping Hukum Tenaga Penunjang Medis RSUD Abepura, Abner Giay mengatakan anggaran insentif sebenarnya sudah turun sebesar Rp 15 miliar. Hanya saja tak dibayarkan oleh pihak RSUD Abepura kepada tenaga kesehatan.
  Dokter Aaron mengakui masa kritis (kehabisan obat-red dan BHP) di RSUD Jayapura sering terjadi di Oktober hingga Maret 2025, pihaknya pun telah bersiap untuk itu. Untuk mengantisipasi masa kritis itu, rumah sakit akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemprov Papua.
Pasalnya, tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Kementrian Kesehatan RI sudah berada di Ilaga ibukota Kabupaten Puncak untuk melakukan akreditasi terhadap RSUD Ilaga untuk menjadi tipe D Pratama.
Program di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh dua putra terbaik Papua Tengah ini di antaranya kesehatan bergerak, kartu Papua Tengah dan RS Mantap (rumah sakit modern, berkualitas dan profesional).
‘’Rencana kita bersama dengan pihak RSUD Merauke akan membangun 1 ruangan atau gedung khusus eksekutif. Siapa tahu para pejabat bisa berobat di sini (Merauke,red) dari pada keluar,’’ Sekretaris Badan Pengawas RSUD Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, di Merauke, baru-baru ini.
‘’Untuk pasien yang sudah resisten terhadap obat, ditangani langsung oleh RSUD Merauke. Karena di RSUD Merauke, ada dokter spesialis paru hakni dr. Hendra Sihombing yang menangani langsung pasien-pasien yang sudah resisten obat tersebut,’’ kata Nevile Muskita.  Â
Dikatakan dr Dian Nirmala Sari Sirait SpBA bahwa saat ini di Papua ada kecenderungan anak lahir dengan kondisi tidak normal. Mulai dari tak memiliki lubang anus, hernia, hingga gangguan pencernaan. Dari berbagai kondisi ini disarankan agar orang tua lebih peka, tidak menunggu dan langsung melaporkan.
 Sejumlah catatan yang disepakti itu antara lain sehubungan dengan pengembangan RSUD Merauke dimana ada sejumlah bangunan yang ada di dalam rumah sakit itu baik bangunan tua maupun perumahan yang ada di dalam rumah sakit itu akan dibongkar untuk dibangun baru . Namun sebelum dibongkar akan dilakukan penilaian terlebih dahulu dimana penilaian itu akan dilakukan oleh KPKNL. ‘’Jadi akan ada pemusnahan dan penghapusan,’’terangnya.Â
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP ditemui media ini mengungkapkan bahwa sebelum bangunan-bangunan tersebut dibongkar, terlebih dahulu akan dinilai oleh KPKNL Jayapura.