Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi usai melakukan rapat koordinasi mengakui bahwa pihaknya sebagai pengawas akreditasi Paripurna di RSUD Wamena mulai hari ini mulai mempersiapkan segala sesuatunya yang masuk dalam penilaian itu dan besok ini akan dimulai proses penilaiannya.
  Direktur RSUD Abepura dr. Dasiy C Rumbinas menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan untuk menggerakkan kesehatan masyarakat khususnya jajaran RSUD Abepura. Dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit.
 Director, Executive Vice President (EVP) Social Responsibility & Community Development PTFI Claus Wamafma menyampaikan bahwa RSWB memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Desa Banti I, Banti II, Opitawak, dan beberapa kampung sekitar.
 Salah satu keluarga pasien yang namanya enggan dikorankan mengaku resah dengan kondisi RSUD Abepura tersebut. Pasalnya semenjak adanya pemalangan tersebut mereka kerepotan untuk membesuk keluarganya yang sedang dirawat di RSUD Abepura.
 Akibat pemalangan ini, akfifitas pelayanan rumah sakit ini tidak berjalan maksimal, bahkan pelayanan di ruang IGD tidak beroperasi sama sekali. Sebab pintu masuk ruang IGD tertutup rapat menggunakan spanduk dan kayu.
Pejabat yang dilantik diantaranya Kepala Distrik Arso Timur, Yunus Psakor, Kepala Distrik Towe, Paulus Sumel, Kepala Distrik Skanto, Slamet Widodo, Direktur RSUD Kwaingga, dr. Yani Cahyo Susilo, Kepala Bidang Kebudayaan Disbudporapar, Marinus A. Leksi, dan Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Matias Mekawa.
 Tuntuntan, antara lain bahwa tanah adat milik suku Awi Merahabia yang dipakai oleh Pemda Provinsi Papua dalam hal ini RSUD Abepura sampai saat ini, Selasa (31/10) belum ada penyelesaian ganti rugi tanah ke pihak adat mulai dari tahun 1963-2023, atau sudah 60 tahun.
Adapun tuntutan Kepala Suku Merhabia tersebut yang dituliskan dalam spanduk ukuran sekitar 2X2 meter diantaranya tanah adat milik suku Awi Merhabia yang dipakai oleh pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini RSUD Abepura sampai saat ini, Rabu (31/10/2023) belum ada penyelesaian ganti rugi tanah ke pihak adat mulai dari tahun 1963-2023 (60 tahun). Untuk itu mereka menuntut agar:
 Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang dipimpin oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek.SPD.MM ini juga dihadiri Sekda Yalimo Dr. Isak Yando.M.Si, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Ketua DPRD Kabupaten Yalimo yang diwakili anggota DPRD Yalimo Elia Yare , para asisten Setda, pimpinan OPD di lingkungan Pemda Yalimo , Rohaniawan serta tamu undangan lainnya.
Selasa (24/10) kemarin, aktifitas di RSUD Jayapura terlihat berjalan seperti biasa. Ada yang antre, ada yang datang dan ada yang beranjak pergi dari kursi ruang tunggu lantai 1 gedung rawat jalan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Ada yang mendorong pasien dengan kursi roda, ada yang bergandengan.
