“Atas keluhan itu kita datang untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari hasil peninjauan kami, ternyata ada yang harus segera diperbaiki misalkan beberapa alat di rumah sakit, sampah dan lainnya. Sehingga operasi di RSUD Dok II bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Wanggai, S.IP, M.P,A mengunjungi RSUD Wamena guna berinteraksi langsung ddan memberikan suntikan moril kepada para dokter dan nakes, serta membahas pelayanan RSUD untuk TA 2024 dengan Direktur RSUD dr. Felly Sahureka.
Sekelompok massa dari Kabupaten Lanny Jaya melakukan aksi penyerangan dan membunuh salah satu warga yang diduga sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di pasar Wouma.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan setelah mendengar adanya penutupan layanan di IGD RSUD Wamena karena kasus pembunuhan dalam ruangan tersebut ia mengharapkan tidak terjadi lagi hal serupa dan memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa RSUD Wamena tetap membuka pelayanan.
Nmaun untuk program kartu Port Numbay Sehat masih berjalan sampai sekarang. Namun sistem pembiayaan dari kartu Port Numbay Sehat berbeda dengan Kartu Papua Sehat yang diprogramkan Pemerintah Provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, mengatakan persoalan yang terjadi sebenarnya bukan karena Pemerintah Kota Jayapura tidak mampu membayar, tetapi karena manajemen rumah sakit yang kurang disiplin.
“RSUD Jayapura sementara belum bisa melayani pasien Otsus Port Numbay hingga ada kesepakatan atau komitmen pembayaran tunggakan sekitar 5 bulan dari Dinkes Kota kepada rumah sakit,” ucap Aloysius.
Menurut Jems, secara matematis jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarat di tanah Papua. Namun data Kemenkes, yang menjadi persoalan saat ini baik di DPW maupun Dinkes adalah persoalan penempatannya.
Menyikapi perubahan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan dan rawan terkena penyakit serangan jantung ini, maka RS Jayapura juga telah menyiapkan fasilitas pelayanan penyakit jantung. Dokter Andreas menyebut jika rumah sakit yang berlokasi di Dok II itu merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki pelayanan intervensi.
Hal ini seiring dengan anggaran yang menurun pasca adanya daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua. Seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 22 miliar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya.