Selama libur Lebaran juga, RSUD Dok II kata dr Aaron menyiapkan obat-obataan, bahan habis pakai termasuk kesiapan mereka soal tenaga listrik, air dan kebutuhan lainnya. “Kita tidak hanya menyiapkan tenaga, namun juga menyediakan obat-obatan, bahan habis pakai termasuk ketersediaan listrik dan air bersih,” kata dr Aaron.
Dia mencontohkan saat ini untuk orang asli Papua yang tinggal di wilayah Kota Jayapura memang sudah ditanggung oleh KPS Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Meski demikian, dia mengaku, kerjasama tersebut belum benar-benar maksimal, terutama dalam sistem klaim pembayarannya. Sehingga hal itu juga yang menyebabkan rumah sakit lebih banyak merugi.
Diakuinya, untuk pelayanan kesehatan memang sangat diperlukan data kependudukan, apa lagi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga dengan koordinasi yang baik dengan Dukcapil, dapat menjawab tantangan pelayanan rumah sakit, bagi masyarakat Kabupaten Jayapura yang harus dirawat tetapi tidak memiliki KTP.
Markus menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi warga yang ber KTP Biak Numfor, terutama OAP tergolong kurang mampu dan tidak dapat mengklaim BPJS kesehatan. Jika seseorang yang ber KTP Biak Numfor meninggal dunia dan keluarganya tidak mampu mengurus jenazah, maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa pengurusan jenazah, termasuk peti jenazah, tanpa memungut biaya tambahan.
Uniknya mereka kini sudah menduduki beberapa jabatan tinggi di RSUD abepura itu. Bahkan ada juga yang kini sebagai kepala bidang atau eselon III dan IV. Seperti bernostalgia kembali, sejumlah petugas medis senior yang dulunya pernah bekerja sebagai petigas di IGD terlihat kembali sibuk bekerja sebagai petugas medis di IGD RSUD Abepura.
Dia mengakui, sejak RS itu ada, setidaknya baru kali ini keberadaan IGDnya cukup representatif untuk menjawab kebutuhan saat ini. Tidak saja sebatas pada fasilitasnya yang diupgrade, namun tata kelola pelayanan di RS tersebut juga yang mulai dibenahi. Pada intinya, pihaknya ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan ingin memuaskan hati masyarakat. Terutama para pasien yang hendak berobat di RSUD itu.
Menurut Daisy, IGD RSUD Abepura itu mulai dibangun sejak 2024 lalu dengan menggunakan anggaran Dana DAK senilai Rp 10 miliar. Selain pembangunan gedung, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk melengkapi semua perabotan, peralatan yang dibutuhkan di RS tersebut.
Dengan adanya kebijakan ini, seluruh proses pengurusan jenazah, mulai dari perawatan, penyediaan perlengkapan seperti peti, pakaian, hingga biaya pengantaran ke rumah duka, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
Bayi perempuan kembar siam atau dempet itu sedang berjuang untuk hidup sembari mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Ia belum diperbolehkan pulang setelah ibunya melahirkannya pada 24 Januari 2025 lalu.
"Sebagai pelayanan publik pemerintah, kami wajib menyiapkan obat sesuai dengan kemampuan kami, obat-obat yang fungsinya life saving drug adalah obat yang digunakan dalam situasi darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien, sebisa mungkin kami penuhi, " Katanya kepada Cenderawasih Pos
