Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Papua yang juga dokter penanggung jawab ruang Reonatologi RSUD Jayapura, dr James Thimoty menjelaskan penyebab bayi-bayi tersebut meninggal lantaran belum siap lahir.
 Para Nakes menuntut pembayaran insentif yang telah tertunggak selama 11 bulan sejak Desember 2023 hingga Oktober 2024. Aksi ini menyebabkan layanan pasien rawat jalan sementara dihentikan, sementara pelayanan darurat dan rawat inap tetap berlangsung. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera memenuhi kewajiban untuk melunasi insentif yang belum terbayarkan.
 Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota, AKP Muhammad Akbar, mengatakan kejadian tersebut bermula saat Truk Mitsubishi colt diesel PA 8976 AN datang dari arah turunan Sekolah Kalam Kudus tujuan Kota Jayapura, remnya blong sehingga sopir hilang kendali.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah, Dotius Doga mengatakan kembali beroperasinya rumah sakit setelah pihaknya melakukan rapat secara virtual bersama Kementerian Kesehatan Indonesia, pihak Pemprov Papua Pegunungan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), direktur rumah sakit, Polres Mamteng
"Lantai satunya untuk IGD, kemudian lantai dua untuk ruangan HCU, ruangan ini akan merawat pasien dengan kondisi sakit yang ringan, dan juga untuk ruangan bangsal bedah," jelasnya.
  Langkah inipun dilakukan untuk meningkatkan SDM bagi pegawai pegawai baru. Dengan begitu diharapkan tingkat pengelolahan RSUD Abepura akan berjalan maksimal. "Dengan rotasi ini, pegawai pegawai kita ini punya kemampauan tidak hanya mengurus bidang kesehatan, tapi management pengelolahan juga mereka kuasai," kata Daisy.
Hanya saja meski anggaran Port Numbay Sehat telah habis, namun Plt Direktur RSUD Jayapura, dr Aaron Rumainum mengaku pihaknya masih menerima pasien rujukan dari Kota Jayapura. Hanya saja, ada ketentuan yang berlaku.
  Pendamping Hukum Tenaga Penunjang Medis RSUD Abepura, Abner Giay mengatakan anggaran insentif sebenarnya sudah turun sebesar Rp 15 miliar. Hanya saja tak dibayarkan oleh pihak RSUD Abepura kepada tenaga kesehatan.
  Dokter Aaron mengakui masa kritis (kehabisan obat-red dan BHP) di RSUD Jayapura sering terjadi di Oktober hingga Maret 2025, pihaknya pun telah bersiap untuk itu. Untuk mengantisipasi masa kritis itu, rumah sakit akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemprov Papua.
Pasalnya, tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Kementrian Kesehatan RI sudah berada di Ilaga ibukota Kabupaten Puncak untuk melakukan akreditasi terhadap RSUD Ilaga untuk menjadi tipe D Pratama.
