Thursday, December 25, 2025
30.9 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

Publik

Libur Nataru, Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan

Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemkot Jayapura telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 003/2708/JE7 tentang Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di l

Polri Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik

Prestasi itu, ujar Kapolri, menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik

Masih Ada Keluhan Warga, Layanan Publik Perlu Dibenahi

Ia menyebut, bertambahnya jumlah penduduk Kota Jayapura harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan di semua lini. “Penduduk kota kita semakin meningkat, persoalan tentu bertambah. Saya mendapat banyak laporan, te

Jangan Ada Anggota Korpri Terjerat Korupsi dan Narkoba!

   Ketujuh, Korpri kawal reformasi birokrasi agar bisa menuntaskan penyelesaian masalah kemiskinan, anak tidak sekolah, mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%, mendorong pendapatan negara dan daerah, mencegah kebocoran

Efisiensi Tanpa Kurangi Kinerja, Pelayanan Publik Tetap Utama

Menurut Abisai Rollo, efisiensi yang dilakukan pemerintah bukan berarti adanya pemotongan anggaran, melainkan pengalihan sebagian dana ke kementerian. Nantinya, kementerian akan menyalurkan kembali anggaran tersebut ke d

MPP Mimika Telah Layani Puluhan Ribu Masyarakat Mimika

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika sebagai Organisasi Peranngkat Daerah (OPD) pengampu mencatat, sejak diresmikan sampai dengan November 2025, MPP telah melayani sebanyak 86

Ditanya DPR Bisa Apa hingga Singgung Pejabat BPN yang Sulit Ditemui

Tak membutuhkan ruang besar untuk bisa mendengarkan banyak argumen, kritikan termasuk catatan minus yang dimiliki DPRD Kota Jayapura. Hanya sebuah ruangan semi terbuka, tempat duduk yang cukup nyaman meski terasa keras d

Bupati Jayapura Minta Pelayanan Publik Tidak Lagi Dipalang

“Kalau permasalahan ini menyangkut pelayanan publik, dampaknya sangat besar, membahayakan banyak orang, misalnya sekolah dipalang, pendidikan tidak berjalan berarti berhubungan dengan pembangunan SDM, puskemas atau rumah

Bupati Keerom Bayar Ganti Rugi Lahan Empat Fasilitas Publik

Total dana yang digelontorkan untuk penyelesaian empat areal lahan ini mencapai lebih dari Rp 900 juta, yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keer

Kepala BKPL Diminta Dorong Kinerja dan Pembaruan Layanan Publik

Pergantian ini menandai berakhirnya masa tugas Frits Isak Yesaya Masini, S.Sos., M.Si, yang digantikan oleh Alex Rumbobiar sebagai pejabat baru. Acara yang berlangsung sederhana namun penuh makna tersebut dihadiri oleh s

Latest news

- Advertisement -spot_img