Dalam pertemuan itu, ada dua kabar yang berbeda. Pertama, Jokowi yang mengundang Paloh ke Istana Merdeka. Kedua, Paloh yang meminta pertemuan itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun enggan untuk membeberkan siapa yang pertama kali ingin bertemu. “Tidak perlu siapa yang ngundang. Yang paling penting ada pertemuan dan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara,” ucapnya.
"Pendistribusian logistik Pemilu ke distrik-distrik Se Kabupaten Jayapura dan diterima PPD memang semua sudah ada jadwalnya. Untuk distrik yang aksesnya susah dijangkau dan butuh tenaga ekstra, sedangkan untuk distrik yang aksesnya mudah dijangkau dua hari sebelum pencoblosan semua logistik Pemilu untuk pencoblosan sudah didistribusikan,"ungkapnya, Jumat (2/2) kemarin.
Kesempatan berkampanye bagi para calon juga sudah diberikan waktu hampir dua bulan lebih, dan menyisakan waktu satu minggu lagi untuk kampanye. Hanya saja, masih ada sebagian masyarakat di Jayapura, yang belum mengenal calon anggota legislatif mereka, termasuk belum tahu apa visi misi dari para calon presiden dan wakil presiden serta para caleg yang mencalonkan diri ini.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mendorong program menyekolahkan 10.000 calon dokter jika terpilih menjadi Presiden pada Pemilu 2024 nanti. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menutup kekurangan ratusan ribu dokter di Tanah Air.
Usai moderator memberikan kesempatan untuk bertanya, Anies tampak menampilkan senyumnya beberapa jenak. Ada waktu sekitar sepuluh detik Anies tersenyum sebelum akhirnya bertanya.
“Ini kesempatan luar biasa, bertemu dengan tokoh adat, masyarakat, bertemu teman-teman, bertemu anak muda Papua yang sambutannya sangat luar biasa sekali,” kata Gibran di GOR Cenderawasih.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, dari sisi norma, Presiden memang diperbolehkan melakukan kampanye. Sehingga apa yang disampaikan Presiden Jokowi sesuai dengan norma di UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "UU-nya memang menyatakan begitu," kata Hasyim di Hotel Merlynn Park Hotel, kemarin (25/1).
Rosina Kebubun menjelaskan, setelah seluruh surat suara tersebut dilipat, langkah selanjutnya adalah melakukan penyortiran terhadap surat suara yang telah dilipat untuk memastikan kembali ketepatan jumlah setiap ikatan. Termasuk kemungkinan adanya surat suara yang cacat atau rusak.
Mantan gubernur DKI itu menjelaskan, presiden dan menteri adalah pejabat publik dan pejabat politik. ”Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” tegasnya.
