“Jika penyelenggara tidak bekerja dengan baik bisa menganggu tahapan Pilkada, atau mungkin para Paslon akan menggunakan cara-cara yang kurang baik untuk memenangkan diri mereka,” ujarnya.
Untuk jadwal kampanye akan dilakukan masing masing Paslon di 19 distrik secara bergantian dan pada hari Minggu telah dilakukan kesepakatan bersama tidak ada namanya kampanye karena lima Paslon juga butuh istirahat maupun hari Minggu biasanya dilakukan untuk ibadah.
Penempatan DPT, kata dia, sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi publik. Bila tidak sesuai dengan domisili, maka tingkat partisipasi publik untuk mengikuti pemilu akan semakin rendah.
Komisioner Bawaslu Papua Yofrey Piryamta di Jayapura, Kamis, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan jadwal kampanye bagi paslon peserta Pilkada 2024. Tidak hanya itu, pihaknya juga berharap agar KPU segera membuat keputusan zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).
AKBP Umar Nasatekay menjelaskan, ada belasan anggota Polres Jayapura yang diturunkan untuk pada Pilkada 2024 dengan mereka mendapatkan tugas khusus menjadi pengawal pribadi (Walpri) untuk para calon Bupati Jayapura dan Wakil Bupati Jayapura.
Ketua Bawaslu Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan ada beberapa hal yang perlu di sampaikan dan diperhatikan oleh 4 pasangan calon dalam melakukan kampanye politik, yang pertama memperhatikan agar tidak ada anak-anak dibawah umur yang mengikuti kampanye politik.
Selain itu, hal ini juga untuk menjaga netralitas dan lain-lain, sehingga Pj Walikota memerintahkan kepada Satuan Polisi polisi Pamong Praja menertibkan baliho yang berisi gambar PJ Walikota Jayapura dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura yang sudah pernah tugas,"kata
Ketua KPU Kota Jayapura, Martapina Anggai mengatakan kampanye damai ini merupakan momen untuk membangun komitmen bersama guna menciptakan pelaksanaan kampanye yang cinta damai dan mampu meningkatkan partisipasi politik warga Kota Jayapura.
Hasilnya, sejumlah perangkat penyelenggara ditingkat bawah baik PPD maupun PPS dievaluasi dan dieliminasi. KPU nampaknya tak mau bulan - bulanan disorot publik hanya karena ulah oknum ditingkat bawah yang mencari keuntungan pribadi dan akhirnya menzolimi hak pilih warga. Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan bahwa pihaknya telah menggantikan semua badan dan anggota ad hoc pada pemilu legislatif dan presiden pada 14 Februari 2024 lalu.
Sebab secara organisasi seluruh Kader Golkar di Papua tegak lurus dengan keputusan DPP yang sifatnya final dan mengikat. Sehingga tidak ada satupun kader yang mengalihkan dukungan ke pasangan lain kecuali Pasangan MARI-YO.
