Ia menegaskan bahwa meski semangat Merdeka Belajar telah memberi ruang inovasi bagi sekolah dan guru, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan akses dan sarana pendidikan, terutama di daerah pedalaman
 Menurut Elia Waromi, penting untuk menyampaikan sikap kelembagaan terkait dinamika di lapangan menyangkut larangan pungutan dalam proses kelulusan serta penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dalam konteks ini, PGRI men
 Ketua PGRI provinsi Papua Elia Waromi, secara tegas meminta DPR Kota Jayapura untuk mengambil langkah konkret dalam mendorong alokasi anggaran pembiayaan pendidikan yang memadai, termasuk untuk mendukung kebijakan pemb
 Elia mengatakan pelaksanaan Konkab dan Konprov ini bertujuan untuk memilih dan membentuk kepengurusan baru PGRI masa bakti XXIII Tahun 2024–2029, sebagai bagian dari upaya penataan struktural organisasi yang responsif
 Namun begitu, PGRI menekankan bahwa kebijakan pelarangan pungutan di sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan anggaran yang memadai dan perencanaan yang matang. Menurut Elia Waromi, banyak kebutuhan sekolah
"Kejadian ini sangat memalukan dan membuat kami guru merasa tidak aman dan tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kami prihatin," kata Waromi saat ditemui di Kotaraja, Rabu (26/3) siang.
Konferensi PGRI Provinsi Papua Massa Bakti XXIII Tahun 2024-2029 ini diikuti oleh ratusan angggota yang merupakan para guru atau pendidik. Konferensi PGRI Papua ini selain diikuti langsugn para anggota dan pengurus di Kota Jayapura, juga diikuti secara daring atau online para guru di luar Jayapura.
  Pengrus PGRI Kabupaten Yalimo yang baru dilantik masa bakti XXIII tahun 2024-2029 masing-masing Ketua Penies Nekwek,SPd, Wakil ketua I , Neri Tabuni,S.Th., Wakil ketua II Obet Wandik,SPd., Sekretaris Yanus Mabel,SPd, Bendahara, Makria Rosalina Loho,SPd. Serta dilengkapi beberapa coordinator bidang lainnya
