"Untuk itu kami mengajak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) agar bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menguatkan kompetensi guru agar mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan pendidikan yang berkualitas
"Kami telah melakukan pertemuan dengan pak gubernur (Matius Fakhiri) untuk memperkuat komitmen organisasi PGRI dalam mendukung kebijakan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten. Kami ingin memastikan agar visi dan p
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kota Jayapura, Evert N. Merauje, menegaskan bahwa PGRI memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan di Kota Jayapura.
Ini bukan kali pertama tenaga pengajar di daerah tersebut dibunuh. Sebelumnya, pada Maret Tahun 2025. Seorang tenaga pengajar meninggal dunia dan lainnya luka-luka akibat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Di
Ia mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan biaya masuk kepada orang tua murid. Menurut Abisai Rollo, pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh menjadi beban tambahan bagi mas
Acara ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini diwakili Asisten II Setda Kota Jayapura, Widhi Hartanti menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pelaksanaan konferensi tersebut menyeb
Jelasnya, tindakan kekerasan terhadap guru adalah bentuk kejahatan yang tidak hanya melukai keluarga korban, tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan dan dunia pendidikan secara keseluruhan. "Kami meminta agar pelaku
Fauzun Nihayah mengakui, selama ini guru memang selalu menjadi sorotan masyarakat. Namun sorotan tersebut tidak harus menjadi masalah. Namun menjadi penyemangat bagi guru untuk bagaimana bisa melayani yang lebih baik.
 Ia menegaskan bahwa meski semangat Merdeka Belajar telah memberi ruang inovasi bagi sekolah dan guru, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan akses dan sarana pendidikan, terutama di daerah pedalaman
 Menurut Elia Waromi, penting untuk menyampaikan sikap kelembagaan terkait dinamika di lapangan menyangkut larangan pungutan dalam proses kelulusan serta penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dalam konteks ini, PGRI men