Mengawali kerja di tahun anggaran 2024, Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) menggelar syukuran yang dihadiri sejumlah pengawai di lingkungan DPPAD, juga juga para kepala OPD di lingkungan pemerintah provinsi. Dalam kesempatan tersebut, para pegawai yang sudah memasuki masa pensiun juga diberikan penghargaan.
Untuk itu, agar SMA Satria yang bernaung di bawah Yayasan Satria itu tetap berkembang dan berjalan dengan baik, maka pihaknya menawarkan agar pemerintah mengambil alih status sekolah tersebut menjadi milik pemerintah.
“Kekurangan jumlah guru ini lantaran ada yang pensiun, ada yang tidak mau masuk Agribisnis. Sehingga guru produktif kita mengalami kekurangan saat ini,” terang Sohilait kepada Cenderawasih Pos.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan, SH, ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa dari kuota yang diberikan pusat terkait dengan penerimaan P3K untuk formasi tenaga guru dan kesehatan tersebut sebanyak 897 orang. Namun yang lolos saat mendaftar, hanya sekeitar 600 orang.
Karena itu, pihaknya masih berupaya untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar guru-guru yang sudah dinyatakan lolos P3K atau CPNS ini supaya bisa ditempatkan kembali di sekolah sekolah YPPK yang ada di kota maupun di Kabupaten Jayapura.
Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi berharap kepada direktur yang baru terus menjaga hubungan dan Pemerintah Kota Jayapura juga tentunya bertanggung jawab untuk terus memberikan dukungan.
Dikatakan, hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa alasan Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan provinsi hasil DOB di atas tanah Papua belum memikirkan masalah serius di sektor pendidikan yang menunjukan fakta Otsus gagal.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT menjelaskan bahwa meski pendidikan SD sampai SMA-SMK menjadi kewenangan kabupaten namun pihaknya telah mengalokasikan bantuan kepada setiap pelajar dan mahasiswa OAP di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan.
“ ini yang harus kita klirkan di dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pengawasan, oleh sebab itu di dalam penanganan-penanganan ini seperti kesehatan berbagai factor yang mempengaruhi misalnya buruknya sanitasi yang ada ini mempengaruhi kesehatan, kemudian kota kita ini harus benahi kebersihannya.”ungkapnya Sabtu (6/1) kemarin
Ignasius Babaga menjelaskan bahwa ke-18 mahasiswa yang kuliah diluar negeri tersebut untuk saat ini dianggap masih bermasalah, sehingga harus dicarikan solusi agar kuliah mereka diluar negeri bisa lanjut dan tuntas.
