Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
“Saya garis bawahi, kepala daerah definitif di kabupaten/kota yang sekarang menjabat harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Terlebih mereka ada yang berasal dari partai politik dan lain sebagainya, jika dia mau ikut kampanye maka sesuai ketentuan yang berlaku dan dia harus cuti,” kata Ramses.
‘’Pak gubernur sudah ada dan akan segera kita umumkan. Saya belum bisa pastikan tanggalnya, tapi saya akan koordinasi dengan BKN sehubungan dengan jadwal selanutnya,’’ kata Alberth Rapami kepada media ini sesuai bertemu dengan gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
“Mengenai kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU Papua akan dibicaraka lebih lanjut, dalam konteks efisiensi. Akan dibahas kembali setelah dilakukan pencermatan, sehingga benar-benar maksimal,” terangnya.
Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp 155 miliar. Kemudian Bawaslu Papua mengajukan sebesar Rp 151 miliar atau hampir 200 persen lebih.
Festival yang digelar Pemprov Papua Pegunungan merupakan hasil kolaboarasi pemerintah dengan berbagai orbagisasi muslim seperti MUI dan juga paguyuban KKSS, gerakan ekonomi kreatif dan dewan kesenian Papua Pegunungan dengan menampilkan beberapa grub band lokal untuk mendukung acara tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga dan merawat rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, serta meningkatkan kesadaran untuk mencintai, bangga, dan paham tentang rupiah.
“TMMD bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga membantu masyarakat mengatasi berbagai kesulitan. Kehadiran TNI dalam pembangunan daerah menjadi bukti nyata komitmen mereka untuk Papua,” ujar Ramses Limbong.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, usai melakukan perjalanan ke Danau Habema bersama Penjabat Ketua TP-PKK Papua Pegunungan, Herwin M. Wanggai, menyatakan jika wisata Danau Habema ini salah satu destinasi wisata yang menarik namun belum dikelola secara optimal karena beberapa faktor.
Frans Reba mengatakan penertiban itu dilakukan oleh Tim gabungan dari Bappeda, Satpol PP, Dinas Perikanan Provinsi Papua, hingga Polresta Jayapura Kota. Untuk satu bulan kedepannya UPTD PPI Hamadi itu akan dijaga ketat oleh para petugas keamanan.
