Menurut Abisai Rollo, sebagian besar ASN Pemprov Papua berdomisili di Kota Jayapura, hal ini menjadi dasar perlu adanya intervensi pemerintah provinsi dalam membantu Pemkot Jayapura untuk menyelesaikan dua persoalan ini.
“Penurunan daya beli masyarakat ini bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah, melainkan sudah terlihat sejak awal tahun. Penurunannya sudah terasa sejak Januari. Kami berharap dalam sepekan ini, daya beli masyarakat bisa kembali normal, terutama karena stok sembako telah tercukupi,” jelas Haris.
“Pasar murah bagian dari upaya pengendalian harga, biasanya pada momen Hari Raya keagamaan kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Oleh karena itu, guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga maka kami menggelar pasar murah,” ucap Hartati kepada wartawan.
Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan Yosia Busup, S.Sos menyatakan setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi III, yakni Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Kamilius Logo,SE. Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Takinus Yikwa,S.Ak.,M.AP, serta dua Anggota Komisi III DPRP Papua Pegunungan, yakni Otoni Bahapol,S.Sos dan Thinus Peyon.
Dikatakan, pelaksanaan MBG belum bisa 100 persen. Sebab, di Kota Jayapura misalnya dengan jumlah 62 ribu pelajar diperlukan sekitar 20 dapur umum. “Pelaksanaannya bergantung pada kesiapan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.
Dari tiga sampel yang dipantau langsung di lapangan, Ramses memastikan stoknya aman selama Ramadan, Idulfitri hingga pasca Idulfitri. “Selain stok yang aman, tidak ada fluktuatif harga di pengecer dan ritel. Tadi saya lihat harga telur atau beras tidak terjadi fluktuatif di eceran maupun di distributor,” ujarnya.
Pj Gubernur juga mengingatkan agar Pertamina terus mengawasi harga BBM di Papua, yang masih relatif tinggi di beberapa wilayah. "Satgas BBM harus bekerja keras mengantisipasi penimbunan BBM di Papua. Pengawasan harus dilakukan dengan baik," imbaunya.
"Saya dan saudara Paskalis Imadawa berkomitmen mewujudkan cita-cita mulia yang tertuang dalam visi kami yaitu terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera dan pemerintah yang aspiratif dan partisipatif,"kata gubernur Apolo Safanpo.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPKAD Papua Pegunungan Laurensius Saluz, S.AP, M.AP mengatakan, rapat ini untuk membahas potensi penerimaan daerah khususnya pajak pendapatan kendaraan bermotor karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan memaknai aturan ini sebagai pintu awal mengetahu pola kerja, mekanisme, tatakelola di DPRP Papua Pegunungan, kemudian juga mekanisme konsultasi, Koordinasi, fasilitasi dengan lembaga eksekutif.
