“Pembukaan apotek dan laboraturium menjadi momen bersejarah bagi perusahaan serta lembaga kesehatan, sebab ini merupakan tonggak baru dalam pengembangan bisni PT Irian Bakti,” kata Derek dalam siaran persnya.
Di dua kabupaten ini yang dilakukan Pemprov tak hanya monitoring pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga pengendalian inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan percepatan cakupan imunisasi polio serta bantuan atau sinergi kegiatan di dua kabupaten tadi.
Terkait dengan hal ini, Siriwa mengaku jika telah menyalurkan berbagai bantuan ke Waropen dan Supiori. Penyaluran bantuan bersamaan dengan kunjungan kerja Penjabat Gubernur Papua dan jajaran pada 27 dan 28 Juni 2024.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo, mengatakan pihaknya bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) Tri Tito Karnavian telah melakukan kunjungan ke tempat pelaksanaan HAN di Istora Papua Bangkit.
Untuk lama jabatan pj kades/kepala kampung adalah enam bulan serta dapat diperpanjang dalam masa enam bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan untuk perpanjangan jabatan kepala kampung/kades sesuai aturan baru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024.
Ketua program keahlian Teknik ketenagalistrikan SMKN 6 Jayapura, Anto Palawa menjelaskan kurang lebih 13 tahun berturut-turut bisa mewakili provinsi Papua mengikuti ajang Lomba kompetensi sekolah (LKS) tingkat Nasional di bidang Teknik Instalasi Kelistrikan (Electrical installation).
Pj Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wosuok Demianus Siep, menyatakan penyusunan RAP Otsus sangat penting, terutama bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom baru (DOB). Pengalaman tahun 2023, pengelolaan dana Otsus masih terkendala dengan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak sesuai mekanisme yang benar.
"Kami mengapresiasi kegiatan penguatan kemitraan dan kelembagaan perkebunan sawit rakyat tersebut, karena seperti diketahui persoalan kelapa sawit sangat kompleks sehingga perlu dilakukan workshop agar menambah pemahaman tentang keberlanjutan," kata Anike.
“Misalnya ASN bersangkutan ditemukan dalam satu tim sukses dan aktif dalam kegiatan kegiatan kampanye, yang bersangkutan bisa dilaporkan ke BKD disertakan dengan dokumen dan bukti yang lengkap,” kata Marthen.
Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, mengatakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Provinsi Papua yang mengatur mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua (OAP).
