Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo menghadiri talk show, Kita Indonesia yang digelar oleh
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr Ones Pahabol, SE, MM menyatakan sebelumnya sempat terjadi pemalangan kantor oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara dan telah dibuka kembali, karena aksi tersebut dipicu oleh masalah intern
Agus Fatoni mengatakan, sidak tersebut untuk memastikan stok dan harga beras yang ada di Papua. “Ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar kami kepala daerah bisa memantau langsung kondisi harga beras dan juga s
Ia menegaskan, proses demokrasi harus diikuti dengan sikap dewasa dan penerimaan hasil sesuai aturan hukum yang berlaku. Agus mengatakan, setelah pleno penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan bergantu
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, perencanaan sesuai usulan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kemampuan yang memiliki fasilitas.
"Kita semua menyadari bahwa tantangan gizi di Papua, khususnya stunting, masih menjadi pekerjaan besar yang memerlukan kerja bersama," kata Setiyo Wahyudi dalam sambutannya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setyo Wahyudi, mengatakan pemanfaatan pangan lokal menjadi kunci agar program percepatan penyediaan makanan bergizi dapat berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Asisten II Setda Papua, Setiyo Wahyudi menyampaikan, oleh karena itu, kehadiran Pokja MBG menjadi penting sebagai wada koordinasi lintas sektor untuk memastikar program MBG berjalan terarah, terintegrasi dar tepat sasara
Plt Kepala DP3AKB Provinsi Papua Josefient B. Wandosa mengatakan pihaknya terus melakukan advokasi dan sosialisasi kepada kabupaten dan kota terkait pentingnya kebijakan yang berpihak pada anak.
Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun mengatakan, eapat paripurna ini memiliki arti sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan dokumen perencanaan yang menja