Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto menyampaikan, penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang dengan patuh melaksanakan keterbukaan informasi dan konsisten memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas berpulangnya Lukas Enembe tersebut, Penjabat Gubernur Papua, yang diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan Yohanes Walilo, S.Sos, M. Si memimpin rapat bersama dengan Kapolda Papua Irjan Pol Mathius Fakhiri, dan Danrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII/Cenderawasih serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Saya mewakili pihak keluarga meminta untuk siapapun dia agar tidak melakukan hal – hal yang membuat situasi Papua tidak nyaman. Kita patut menerima jenazah dengan baik tanpa harus melakukan hal yang merugikan,” kata Yunus Wonda, Wakil Ketua I DPR Papua.
Terdapat 13 Raperdasi dan Raperdasus dibahas dalam sidang tersebut. Sidang dibuka oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, yang saat itu dihadiri juga oleh Pj Sekda Papua Derek Hegemur.
Serta memberikan informasi kepada wartawan bahwa asrama Haji Jayapura yang ada di Kotaraja tidak hanya digunakan untuk peserta calon jamaah haji maupun umat Muslim saja namun bisa digunakan untuk masyarakat lainnya karena secara fasilitas maupun sarana dan prasarana sudah masuk kategori hotel bintang tiga.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, para ASN di lingkungan Pemprov tetap masuk kantor dan bekerja sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.
Berdasarkan surat edaran Pemprov Papua, menindaklanjuti keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/41/tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang hari hari libur resmi dan cuti bersama, tanggal 21 hingga 22 Desember merupakan cuti bersama hari raya Natal.
Terkait dengan hal itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, harusnya ketidaksanggupan Pemprov itu harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi.
“Oleh karena itu, para SKPD kami imbau untuk merencanakan kegiatan tahun 2024. Harus sesuai dengan kebutuhan ril, kebutuhan yang benar benar mendukung SKPD itu dengan tupoksinya. Mendukung program pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat,” ucap Walilo kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/12).
