Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang dilaksanakan saat ini merupakan bagian dari visi dan misi Wali Kota Abisai Rollo dan Wakil Wali Kota Rustan Saru, yang menjadi janji politik mereka kepada masyarakat
Menurutnya, upaya menekan angka penularan HIV harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi lintas sektor. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus satu komando, satu tujuan. Jika ingin mencapai target zero HIV tahu
Menurutnya, suara ledakan meriam bukan hanya menimbulkan kebisingan, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. “Banyak anak-anak yang bermain meriam di ping
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru memberikan apresiasi tinggi kepada FKUB atas inisiatif positif ini. Program tersebut dinilai sejalan dengan visi misi Pemerintah Kota Jayapura dalam menciptakan sumber daya manusia y
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Jayapura ingin menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak hanya diingat, tetapi juga dihidupkan kembali lewat aksi nyata. Salah satunya melalui olahraga yang menumbuhkan semangat
apabila terbukti ada ASN yang terlibat, maka Pemkot akan menegakkan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau pelakunya pegawai atau ASN Pemkot, kita harus tegakkan aturan. Ada sanksi administrasi, ada juga sanksi dis
Kata Wisnu, curah hujan terjadi secara merata di beberapa kabupaten/kota. Termasuk, arah angin yang tidak bisa diprediksi. Ia pun meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mengantisipasi ini.
Dari laporan petugas, dua warga mengalami luka bakar dan telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Hamadi. Dalam kesempatan itu, Rustan Saru menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas musibah yang menimpa war
Ia berharap kehadiran petugas BPJS di rumah sakit akan membantu mempercepat proses administrasi, memberikan kejelasan informasi kepada pasien, serta mencegah kesalahpahaman antara rumah sakit dan masyarakat pengguna BPJS
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang penerapan sistem pembayaran non