Lama tak terdengar beroperasi, Kapal wisata Teluk Youtefa, pekan kemarin digunakan jajaran Pemkot Jayapura untuk melakukan rapat koordinasi antar pimpinan OPD. Sembari rapat, kapal ini bergerak mengelilingi Teluk Youtefa yang dikenal dengan keindahannya.
  Dia menjelaskan, saat ini data-data honorer di Pemkot Jayapura sudah dikumpulkan dari masing-masing OPD dan sudah diserahkan ke BPKP. Karena ada beberapa sumber data yang perlu disandingkan kembali oleh kepegawaian dan BPKP dengan data yang baru, kemudian data yang lama dengan data keputusan dari Menpan RI, yang sudah diamankan sebelumnya.
  Pemerintah beralasan penggantian atau penghapusan warna tersebut sebagai tindak lanjut dari keluhan masyarakat dan juga ada alasan pada malam hari terkesan gelap sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
  Dia mengatakan, dari rincian kegiatan yang telah mencapai target, adalah pajak bumi dan bangunan, dan juga BPHTB (Bea Perolean atas Hak Tanah dan Bangunan), juga ada pajak restaurant, pajak hotel, dan juga ada sebgaian dari retribusi. Sedangkan retribusi yang berhasil dicapai adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perindakop, yaitu retribusi pasar.
 Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey, mengatakan pihaknya akan menganggarkan melalui APBD induk atau perubahan 2024 untuk pemasangan CCTV di daerah yang dianggap rawan seperti di Jembatan Youtefa, lingkaran Abepura dan pusat kota.
 Pelatihan tersebut, berlangsung mulai Senin 15-18 Januari 2024 mendatang di Jayapura. Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni Ketua IDI Kota Jayapura dr. Hartono dan Ketua IBI Papua Dionesia Pri Utami.
 Dimana untuk pemilihan presiden dan DPD RI, logistik sudah siap. Bahkan, secara resmi logistic khususnya surat suara ini telah dibuka segelnya di gudang logistik Pemilu di Entrop, Sabtu (13/1), untuk selanjutnya dilakukan pelipatan dan penyortiran. Termasuk surat suara yang lain juga sudah tiba di Jayapura.
Dessy Wanggai mengaku, untuk tahun 2024 ini dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura jumlahnya mencapai Rp 181 miliar. Jika dibandingkan ditahun2023 lalu, ada kenaikan dimana dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura sebesar 169 miliar.
Karena itu, penting sekali data-data di setiap organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor setiap pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Jayapura untuk dilakukan secara baik dan benar.
Diakui memang sangat disayangkan, kapal yang dibeli dengan uang rakyat dalam APBD Pemkot Jayapura ini, ternyata tidak difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Padahal bila difungsikan dengan baik, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah.
