Untuk itu, komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura di tahun 2024 dalam menekan warga melakukan BABS terus ditingkatkan di Kabupaten Jayapura dan ditargetkan tahun ini bisa 100 persen warga Kabupaten Jayapura sudah bebas BABS. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie, Senin (19/2) kemarin.
"Di tahun 2022 untuk Silpa dana Otsus kecil, penetapan APBD 2023 tepat waktu termasuk penetapan APBD 2024 walaupun penyerahan DPA 2024 baru saja diserahkan. Hal ini karena ada pengimputan perubahan atau perbaikan karena harus ada aplikasi yang disesuaikan dan diikuti, namun penetapan APBD sudah tepat waktu,’’ungkap Parson.
Triwarno mengatakan, hal yang dilakukan Pemkab Jayapura dalam menekan prevalensi angka stunting di Kabupaten Jayapura selama ini sudah optimal, karena dari penurunan begitu signifikan dari tahun tahun sebelumnya dan Kabupaten Jayapura merupakan Kabupaten terbaik di Papua yang dapat menurunkan prevalensi angka stunting begitu besar dibandingkan kabupaten lainnya.
Parson mengungkapkan, walaupun demikian untuk pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura tetap menjadi prioritas, seperti program Dinas PUPR Kabupaten Jayapura peningkatan jalan produksi, jalan lingkungan, jalan utama dan sarana air bersih, tetapi diprogramkan dengan baik.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sejak pagi pihaknya sudah keliling dari TPS ke TPS dalam Kota Wamena dan dijumpai untuk pendistribusian logistik terlambat, seperti yang terjadi di wilayah Wamena kota dan memang sampai dengan pukul 01.00 wit belum semuanya di distribusikan.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai,S.IP, M.A.P mengakui jika apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang hidup di Wilayah Pegunungan oleh karena itu usaha ternak lebah madu merupakan usaha yang mulia karena dari sisi agama baik dalam Alkitab Maupun Alquran madu disebutkan secara khusus yang berarti bahwa madu merupakan pemberihan Tuhan yang bermakna bagi manusia.
Diakui, kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses layanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya serta mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya.
 Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengaku, seharusnya DPA 2024 sudah diserahkan pada bulan Januari 2024, namun sampai sekarang belum juga diserahkan karena masih ada proses yang harus diselesaikan dengan baik dan nanti pasti akan diserahkan langsung oleh Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo.
"Kita telah melakukan analisis pasti pembiayaan akan menurun di tahun 2024 di Dinkes Kabupaten Jayapura, karena ada pembiayaan untuk pesta demokrasi Pemilu 2024 sehingga pembiayaan tahun ini jika dibandingkan tahun 2023 menurun. Tetapi kami melihat bahwa itu tidak menjadi hal yang harus mempengaruhi kami dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal ke masyarakat,’’ungkapnya, Jumat (2/2) kemarin.
Tujuan membeli hasil jualan mama-mama di pusat pasar Yokatapa pada Jumat (2/2/2024) adalah demi memberikan kenyamanan pasca kontak tembak sejak tanggal 19 - 24 Janurari lalu.
