Untuk itu, segala persiapan tahapan demi tahapan harus diperhatikan dan dipersiapkan dengan baik.
Kapolres Jayapura menjelaskan, untuk persiapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Polres Jayapura telah melakukan persiapan dengan melakukan rapat koordinasi bersama Pemkab Jayapura maupun stakeholder lainnya.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan, pihaknya telah mengusulkan anggaran Pilkada sebesar Rp 242 M. Hanya saja, usulan tersebut masih akan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.
"Hadir para ketua umum partai politik pendukung Koalisi Indonesia Maju, yaitu dari PAN, Golkar, Gerindra, PBB, Gelora, Prima, PSI, dan Garuda. Seluruh ketua umum hadir kecuali Bang Yusril, lagi ada acara di luar negeri," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi di Hambalang.
“Kita akan masuk pada tahun politik pada tahun 2024 mendatang. Bapak ibu harus bisa menjaga kedamaian di Keerom. Jangan sampai kedamaian yang sudah ada ini dirusak,” ungkap Bupati Gusbager belum lama ini.
"Pengamanan terkait dengan Pemilu ini sudah kita siapkan, tapi belum dipastikan (tempatnya) karena situasi terus berkembang ya" kata Kombespol Vicktor Mackbon, Rabu (13/9).
Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, SH SIK menjelaskan proses inventarisasi potensi kerawanan itu bertujuan agar bisa menciptakan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai, dan lancar.
Mustofa yang baru dilantik bersama pengurus pada Kamis (7/9) lalu memastikan Pengurus MUI Kabupaten Jayapura tetap netral dan tidak bermain politik praktis. Pihaknya siap membangun sinergitas dengan semua pihak, dengan tujuan mencapai kedamaian politik jelang Pemilu 2024.
"Yang diajukan untuk kenaikan di APBD perubahan ini Rp 169 miliar. Itu ada penerimaan tambahan dan juga ada Silpa Tahun 2022. Jumlah kegiatan akan menjadi prioritas kita di tahun ini," kata Dr. Frans Pekey, Kamis (7/9).
Sebelum Papua dimekarkan menjadi empat provinsi memang ada sejumlah kabupaten yang menggunakan sistem noken, namun setelah terjadi pemekaran maka dipastikan sistem tersebut tidak diberlakukan di Papua.
Steven mengatakan, dari 4 kepala kampung yang mengundurkan diri dari jabatannya yakni Kepala Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kepala Kampung Imsar, Distrik Nimboran, Kepala Kampung Pagai, Distrik Airu dan Kepala Kampung Yonsu Spari, Distrik Revenirara.
