Friday, November 22, 2024
33.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

Pemilu 2024

SBY Keluhkan Ongkos Politik Kelewat Batas, Politik Uang Menjadi-jadi

"Kita tidak boleh menyalahkan rakyat, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah dan tentunya disempurnakan agar Pemilu 5 tahun mendatang dan seterusnya menjadi Pemilu yang baik," imbuhnya.

Ketua KPU Minta Komisioner Daerah Taat Undang-Undang

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, sebagian anggota KPU yang baru dilantik tersebut berlatar belakang petahana atau pernah menjabat komisioner sebelumnya. Ada pula yang berlatar belakang panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau panitia pemilihan distrik (khusus Papua).

Bawaslu Hentikan 3 Laporan Pelanggaran Pemilu

Agustinus menjelaskan, untuk kasus dugaan money politik yang terjadi  di Bupul dihentikan karena pelapornya mencabut laporan tersebut di tingkat Pandis. Alasannya, karena antara pelapor dengan yang dilaporkan  masih memiliki hubungan keluarga dekat. 

Robek 9 Surat Suara Pemilu, Ketua KPPS 40 Dibui 10 Bulan Penjara 

  Ketua KPPS 40 Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat bernama Theofilus M. Heatubun yang merobek 9 surat suara pemilu pada 14 Februari  2024 di TPS 40 Kampung Bis Agatas akhirnya dibui  selama 10 bulan penjara

Gagal Jadi Anggota Dewan, Caleg Mengadu ke Bawaslu 

   Untuk perkara OTT ini pihaknya masih menanti hasil pemeriksaan penyidik,  apakah nantinya dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, pihakmya masih menunggu hasil. "Kita masih menunggu apakah dilanjutkan ke Pengadilan, belum tau karena penyidik masih periksa," katanya.

Gakkumdu Tahap I Laporan Money Politik dari Distrik Jagebob 

    Sebelumnya,  Forum Komunitas Caleg Orang Asli Papua melakukan aksi demo damai ke Bawaslu Kabupaten Merauke dan meminta untuk segera memproses laporan money politik yang telah dilaporkan ke Bawaslu. Sedangkan 3 laporan  dugaan pelanggaran Pemilu lainnya telah dihentikan Bawaslu.

Kota Jayapura Dinilai Sebagai Penyelenggara Pemilu Terburuk di Papua

Hal ini berdasarkan pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang dilakukan Komnas HAM di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Jayawijaya sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 76 juncto Pasal 89 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

MK Terima 273 Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024

Ketua MK Suhartoyo mengatakan, jumlah permohonan sengketa Pemilu 2024, baik sengketa hasil Pilpres maupun maupun sengketa Pileg, lebih banyak dibandingkan PHPU tahun 2019. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari permohonan PHPU Tahun 2019 yakni 262 perkara.

Kapolda Apresiasi Pelaksanaan Pemilu di Tanah Papua Aman

Diakui, dibanding Pemilu tahun 2014 dan 2019 maka pemilu 2024 berlangsung tanpa gangguan keamanan yang berarti karena hanya satu wilayah yang terjadi gangguan hingga ada korban jiwa.

KPU Siapkan Tim Pengacara untuk Hadapi Seluruh Gugatan Sengketa Pemilu di MK

Hasyim tak menjelaskan secara rinci sejumlah pengacara yang ditunjuk untuk menghadapi sengketa Pemilu 2024. Ia hanya menyebut, KPU RI akan menyiapkan tim pengacara dalam menghadapi setiap sengketa Pemilu yang diajukan dari para peserta Pemilu 2024.

Latest news

- Advertisement -spot_img