Seminar Nasional dengan tema Prospek Penyelenggaraaan Pemerintahan Perspektif Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 hari ini, Selasa 8 Februari 2022 digelar di Ballroom Hotel Horizon Kotaraja. Seminar ini akan menghadirkan 7 pembicara utama mewakili 7 wilayah adat di Tanah Papua
Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule Provinsi Papua menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Litbangkes Papua, menjelaskan bahwa Papua telah terdapat varian Omicron.
JAYAPURA-Pada perayaan Pekabaran Injil Masuk di Papua yang ke 167 kali ini ada yang sangat berbeda, dimana Gubernur Papua Lukas Enembe SIP. MH bersama Ketua Panitia Perayaan Hari Pekabaran Injil di Papua yang ke 167, Jhonny Banua Rouw, SE beserta rombongan menaiki perahu dari Pantai Dok II depan Halaman Kantor Gubernur tempat Perayaan Hari Injil masuk Papua yang dipusatkan di halaman Kantor DPR Papua pada Sabtu (5 /2).
"Ada dua momentum yang kita hadapi, dimana akan dilakukannya kunjungan Dewan HAM PBB. Karena kita telah mengalami pelanggaran HAM 60 tahun sejak 1960. Dimana telah terjadi kejahatan negara dan kejahatan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian dan kunjungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pembukaan Sidang Daerah III, ditandai dengan menabuh tifa bersama oleh Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar, Bupati Mamberamo Tengah yang juga Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP) dan Ketua Sinode GPDP Pendeta Robert Roland Marini.
Presiden RI Joko Widodo, Kamis (3/2) kemarin via daring menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial dan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Adapun SK Hutan Sosial diserahkan oleh Negara kepada 20 provinsi dengan total 722 SK seluas 469.670 hektare bagi 118 ribu KK lebih.
Seluruh atlet PPLP/PPLPD Provinsi Papua bulan juni mulai melakukan sentralisasi latihan di kawasan sport center Doyo Baru dan Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Disorda Papua, Timothius Matuan kepada Cenderawasih Pos, Kamis (3/2).
 Wenan mengatakan, pemerintah pusat dinilai nekat melakukan pemekaran tanpa persetujuan orang Papua secara baik dan menyeluruh. Bahkan, Wenan menilai pemekaran ini untuk melakukan pelunasan hutang dan strategi pemecah belah masyarakat Papua dan semakin termarjinal.
Sementara posisi kosong yang ditinggalkan oleh Yogo bakal diisi oleh Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa yang sebelumnya bertugas sebagai komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Aqsha Erlangga menyampaikan bahwa sebelum membakar honai milik warga, pada Minggu (30/1) kelompok itu memutus saluran air menuju Pos Koramil Gome.
