“Jika OPM menuding Bebi adalah kaki tangannya TNI-Polri, maka OPM harus membuktikan dengan fakta yang kuat. Misalkan dengan foto mungkin saat Bebi menerima uang atau lainnya dari aparat, atau mungkin menerima komunikasi dengan aparat,” jelas Theo.
Komnas HAM Papua beranggapan bahwa tudingan tersebut bisa saja menjadi pembenaran atas tindakan yang dilakukan kelompok ini (OPM-red). Namun dari aspek kemanusiaan, tindakan itu tidak dibenarkan apapun alasannya.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., selaku ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi menegaskan, pemekaran daerah otonomi baru merupakan satu kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk menjawab persoalan dasar Papua, mulai dari keterlambatan dalam pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Anggota DPRD Jayawijaya, Yustinus Asso, S.Sos., menyatakan setelah mendapat aspirasi dari masyarakat Lapago yang melakukan aksi demo, anggota dewan yang menerima massa telah menyusun dan sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri. Sebab aksi yang dilakukan kemarin adalah jeritan dan harapan rakyat.
“Mulai Senin depan, kami mulai masuk dalam masa sidang ketiga periode 2022 ini. Kita akan membahas, mudah-mudahan selesai di bulan Mei dan Juni. Dimana, sudah ada undang-undang yang menjadi dasar pembentukan 3 provinsi di sini (Papua, red) termasuk Papua Selatan,” jelas Doli Tandjung kepada awak media di Merauke, Kamis (10/3).
Menanggapi itu Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah menunggu hasil keputusan yang ditetapkan dalam rapat KPU.
Pada sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, tim Kuasa Hukum MRP sebagai pihak pemohon menghadirkan empat orang saksi yaitu Nursahri, Benny Sweny, Helena Hubi dan Whenslaus Fatubun.
Ribuan warga dari 8 kabupaten di wilayah Lapago turun ke jalan meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri untuk menghentikan pertemuan dengan bupati se-Pegunungan Tengah Papua untuk membahas pembentukan DOB di wilayah Lapago.
Panglima Tertinggi TPN-OPM Demianus Magai Yogi mengaku, dialog dianggap tak menjadi jaminan untuk mengatasi masalah konfilk di Papua. Dimana anak-anak dan mama-mama kerap menjadi korban dari penganiayaan dan penembakan aparat.
Dengan modal kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, NFRPB memastikan tak pusing lagi untuk melangkah jauh. Bahkan Indonesia diminta untuk bersiap-siap jika sewaktu-waktu keduanya harus berpisah.
