Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto menyampaikan, tahapan penyusunan materi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mekanisme penganggaran di Pemrov terjadi perubahan.
“Pagu di Kominfo tahun ini terjadi pengurangan sekitar 50 persen dari Pagu Anggaran sebelumnya, dengan pengurangan tersebut, kita upayakan bisa mencapai target target sesuai dengan keuangan yang kita miliki,” kata Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto kepada wartawan, Rabu (19/10).
Wamen juga mengatakan, pihaknya akan membuat surat edaran ulang untuk para kepala daerah, khususnya di Papua, wajib melaksanakan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Dikatakan, sebenarnya kegiatan yang digelar tersebut tidak terkait deklarasi tapi merupakan kegiatan Parlemen West Papua sebagai agenda Tahunan dan sudah menjadi hal yang biasa.
Ia mengatakan bahwa belum terlaksananya sidang APBD Perubahan tahun 2022 tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dan pimpinan DPRP harus bertangungjawab atas hal ini.
Karenanya pihaknya meminta eksekutif merevisi kembali rancangan perdasus yang sudah dikirimkan kepada DPRP dan hanya menyiapkan pemilihan untuk wilayah Papua induk saja.
“Tak ada perpecahan, kami tetap solid dan sama – sama. Berbeda pendapat itu biasa tapi kami tidak terpecah. DPRP akan tetap konsisten memperjuangkan hak rakyat. Tak ada kepentingan kelompok maupun parpol disini,” tegas Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw usai rapat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo mengatakan, pembatalan revisi Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua itu sebagaimana petunjuk dari Kementerian Agraria dan Tara Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kenius menyatakan, hasil penelitiannya tentang perubahan nasionalisme dan kebudayaan OAP dengan adanya event olahraga PON XX tahun 2021. Dan kontribusi PON XX pada nasionalisme dan kebudayaan Orang Asli Papua (OAP).
Pria yang kini menjabat sebagai salah satu anggota Komisi IV DPR Papua ini, melihat dulu ada pejabat yang kepala dinasnya berlatar belakang seorang guru. Lalu ada juga sarjana ekonomi maupun sarjana sosial. Ia khawatir dana besar di PU ini tidak bisa terpakai maksimal.
