Dalam Musorprov NPCI Papua diikuti oleh seluruh pengurus kabupaten/kota diantaranya pengurus cabang Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Tengah, Yahukimo dan Merauke.
Dengan pelimpahan tahap II tersebut, penyidik segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.
Hal ini terbukti untuk ketiga kali sejak tahun 2019 lalu,dimana BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Provinsi Papua kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Â
Hingga kini belum ada keterangan soal apa alasan warga melakukan pembakaran termasuk apakah ada kaitan dengan rencana peresmian Mapolres Dogiyai. Sebelumnya DPR Dogiyai menyampaikan aspirasi bahwa masyarakat disana menolak hadirnya Polres dan Kodim.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay menyampaikan, hingga saat ini stok minyak goreng masih stabil dan tidak ada permintaan secara berlebihan.
Kepala Biro PBJ Setda Papua Debora D Salosa di Jayapura, Selasa (24/5), mengatakan proses penyusunan tersebut kini dalam tahap seleksi pengumpulan data-data.
Mantan Wali Kota Jayapura yang juga seorang birokrat dan diplomat ini menegaskan bahwa pemekaran DOB di Papua ini harus dilakukan. Mengingat Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Papua diakuinya terlalu banyak.
Dokumen LHP atas LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2021 ini diserahkan kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Arjuna Sakir, SE., MM., Ak.,CA, CSFA., kepada ketua DPRD Mamberamo Tengah, Hengki Dani Yikwa dan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si., di aula kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Senin (23/5).
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Musthofa Kamal saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kejadian pembakaran rumah warga itu di dua lokasi, membuat sekira 100 orang yang terdiri dari perempuan dan anak-anak mengungsi di Mako TNI-Polri di Kabupaten Dogiyai.
Untuk itu kata Derek, dalam rangka mengatasi masalah masalah proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di papua. Pemerintah daerah di Provinsi Papua melaksaakan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompotensi bagi para pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama dan para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.
