MoU ini ditandatangani oleh Kajari Jayapura Lukas Alexander Sinuraya SH. MH dan Pj Bupati Sarmi Markus O. Masnembra, SH.,MH di salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (30/9). Setelah MoU tersebut juga dilakukan penyerahan SKK (Surat Kuasa Khusus) dan sosialisasi hukum yang diberikan langsung oleh Kajari Jayapura.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, roda pemerintahan di Provinsi Papua juga berjalan sebagaimana mestinya. “Sejauh ini untuk investor yang mendaftar melalui PTSP tidak ada kendala, masih berjalan normal. Artinya kalau misalkan dia melihat kondisi Papua saat ini, otomatis dia mundur tetapi itu tidak ada,” terang Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (29/9).
AHY menjelaskan, secara prinsip partai demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Itu bagian dari komitmen partai untuk mendukung setiap upaya penegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Namun AHY berharap, proses hukum bisa dijalankan secara adil. Putra Presiden RI ke 6 itu menyebut, kekhawatiran adanya muatan politis bukan tanpa sebab. Berdasarkan catatan yang ada, upaya dugaan kriminalisasi terhadap Lukas sudah berlangsung sejak lama. Dan itu tidak lepas dari tekanan politik pada sejumlah momen.
Menyangkut pertemuannya dengan orang nomor 1 di Papua itu, Taufan mengaku pihaknya sebatas memenuhi undangan dari keluarga besar Lukas Enembe yang sebelumnya Komnas HAM RI juga mendapatkan aspirasi dari Pansus DPRP dan Koalisi Rakyat Papua yang datang di Kantor Komnas HAM di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yonas Kenelak menyampaikan bahwa PKK merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, baik pada tingkat distrik hingga ke kampung-kampung, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Polisi lebih mengedepankan konsep presisi. Menyentuh langsung persoalan masyarakat kemudian dicarikan jalan keluarnya. Tentunya dengan cara yang lebih humanis dan tidak mengedepankan penegakan hukum.
Para saksi diantaranya Briptu Andi Ridho Amir yang saat kejadian sebagai supir asisten 1 Pemda Paniai, Briptu Abner O Windesi supir Wakapolres Pania, Bripka Riddo B Danton Dalmas dan Aipda Haile sebagai anggota Polsek.
Adapun kelompok massa yang berkumpul disekitar lokasi kediaman dikatakan perlahan – lahan mulai meninggalkan lokasi. Meski demikian pihaknya tidak pasif merespon isu – isu di tengah masyarakat. Yang dilakukan Polresta kata Mackbon lebih meningkatkan jadwal patroli keliling seraya membangun koordinasi dengan para pihak terutama tokoh masyarakat.
Dalam percakapan melalui via telfon antara Gubernur dengan penyidik KPK disaksikan langsung oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan anggotanya di kediaman Lukas Enembe di Koya.
Bentuk protes ini dilakukan dengan cara berdemo oleh Alfi dan sejumlah pekerja di pintu masuk Pelabuhan Jayapura, Rabu (29/9). Puluhan bekerja bongkar muat dan pengurus Alfi melakukan aksi demo mulai pagi hari hingga siang. Merekapun dipertemukan dengan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Jayapura, Willem Thobia Fofid. Hanya disini tidak mendapat jawaban konkrit mengingat pihak KSOP menyatakan akan mempelajari semua tuntutan.
