Adapun beberapa tutuntutan yang dilayangkan oleh, Frantinus Uburuangge selaku Kordinator Aksi, adalah mereka (Aliansi IPMN) meminta Presiden Republik Indonesia segera selesaikan kasus pelanggaran HAM di atas tanah Papua.
“Beberapa peralatan medis lainya akan kami lengkapi (4/10) seperti tabung oksigen, syiringe pump dan lainnya,” kata dokter pribadi Gubernur Papua dr Anthon Mote kepada wartawan, Senin (3/10).
Jeri menyebut, dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap gaji atau tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum ada ketentuan. Adapun yang mengatur hal tersebut dari pusat.
Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina mengatakan, terjadinya penurunan NTP dipengaruhi perubahan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,56 persen lebih lambat dari pada peningkatan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,95 persen.
“Jika itu dilakukan maka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, karena Pj akan kerja durasinya 2 tahun untuk mempersiapkan pemeritahan transisi,” kata mantan Bupati Jayawijaya ini kepada wartawan, Sabtu (1/10) malam.
Ini menurut Mathius merupakan awal dari bendera perang yang dikibarkan dan pihaknya siap melanjutkan perang revolusi termasuk perang revolusi total guna merebut hak kemerdekaan. “Kami bangsa Papua tolak semua program pembangunan oleh pemerintah Indonesia,” beber Mathius.
“Mohon agar kedua Bupati Teluk Bintuni dan Maybrat dapat membangun komunikasi yang hangat dengan Panglima Kodam XVIII Kasuari dan jajarannya serta Kapolda Papua Barat dan jajarannya agar memberi akses yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat sipil di dekat lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP),” kata Yan sebagaimana rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Minggu (2/10) kemarin.
Dari informasi terakhir dari insiden ini sebanyak empat warga sipil tewas. Jenazah juga telah tiba di RSUD Teluk Bintuni Jumat malam (30/9) sekira pukul 21.00 WIT, hari Sabtu (1/10) pukul 10.00 WIT. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar telah menyerahkan jenazah korban pembunuhan kepada penanggungjawab CV. Doreri Makmur di RSUD Teluk Bintuni.
“Kami akan mulai sosialisasi serta mengeluarkan surat edaran. Dengan demikian, para OPD yang ada di Papua dapat berbelanja pada e-Katalog lokal tersebut,”Kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Debora Salosa kepada wartawan.
Pada acara tersebut hadir Sekretaris Daerah Papua M Ridwan Rumasukun didampingi oleh Kadis Penghubung yang juga sebagai Plt Kadispora Provinsi Papua Aleks Kapisa.
