Penyerahan laporan pemeriksaan ini diterima langsung oleh Plh Sekda Nduga Ricky Y. Kapelle, S.Stp dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Arjuna Sakir di Kantor BPK RI Perwakilan Papua pada Jumat (29/7) yang juga dihadiri oleh Wakil I DPRD Nduga, Alimi Gwijangge, Kepala Inspektorat Kabupaten Nduga Muh. Tahir S.Pd, S.Sos.
Ini untuk memproteksi sekaligus menjaga keaslian status masyarakat adat dengan tidak memberikan kepada orang di luar adat Papua. Ini berkaitan dengan pentingnya kesadaran, penghormatan dan penghargaan terhadap makna, nilai dan norma hukum adat yang diwariskan secara turun temurun di dalam kehidupan komunitas suku dan masyarakat adat Papua.
Dikatakan, beberapa cara sudah dilakukan Dinas Kesehatan Asmat dibantu TNI-Polri untuk menekan penyebaran DBD di daerah tersebut. Termasuk sudah menerima malapion sebanyak 30 liter, abate cair 12 liter dan abate bubuk 3 lusin.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Hesman S Napitupulu, SH., SIK., MH., mengakui jika DK tersangka pembunuhan anggota Direktorat Samapta Polda Papua sudah dikirimkan dari Wamena ke Jayapura untuk menjalani proses hukum di Jayapura,
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, kunjungan Wamendagri sebenarnya untuk melihat kesiapan dari 8 kabupaten di Wilayah Lapago dalam menyambut Provinsi Papua Pegunungan, di mana Jayawijaya sebagai ibukota provinsi, diberikan tugas menyediakan kantor sementara untuk penjabat gubernur.
“Kami sudah merencanakan itu semua, tapi tidak mungkin kami publish karena UU-nya belum disahkan,” ungkap Adam dalam kegiatan Optimalisasi Peran Media dalam Pilkada Serentak tahun 2024 di kantor KPU Provinsi Papua, Kamis (28/7).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Robby Kayame meminta masyarakat setempat punya partisipasi untuk meningkatkan kebersihan di lingkungannya serta menjaga kesehatannya.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Hesman S Napitupulu, SH, SIK, MH menegaskan, sampai saat ini, pihaknya masih menolak permohonan izin pelaksanaan aksi demo dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jhon Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan, pda pemekaran Papua ini banyak kekhususan yang diberikan, salah satunya adalah penerimaan ASN, di mana kalau normalnya untuk pendidikan SI itu sampai 35 tahun, tapi ini bisa di usia 48 tahun, ini keistimewaan yang luar biasa.
“Kalau di luar negeri, visi mis para calon menentukan setiap pemilih dapat memilih calon mereka. Tetapi kita di Indonesia, mengutamakan kedekatan. Jadi meski memiliki program yang bagus, tetapi hubungan kedekatan itu masih menjadi pilihan dari masyarakat. Untuk itu, hal ini (kampanye di kampus) tidak terlalu berpengaruh juga,” bebernya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (27/7).
